Kemendikbudristek Gelar Diseminasi KBBI dalam Rangka Kemitraan Bersama Komisi X DPR RI

/in , /by

Jakarta, Kemendikbudristek – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebagai acuan kebahasaan dan sarana informasi kebahasaan bagi pengguna bahasa Indonesia. KBBI merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan bahasa melalui penyediaan kamus bahasa. KBBI terus diperbarui dan dikembangkan oleh Badan Bahasa melalui aplikasi KBBI Daring.
 
Aplikasi tersebut memungkinkan penyusunan kamus menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan terbuka bagi seluruh pengguna KBBI untuk ambil bagian dengan membuat usulan-usulan kosakata. Untuk itu, Badan Bahasa, Kemendikbudristek, berusaha menyosialisasikan upaya yang telah dikembangkan tersebut dengan menghadirkan tokoh sastra dan kelompok masyarakat melalui pelaksanaan Diseminasi Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rangka Kemitraan dengan Komisi X DPR RI, Minggu (18/8), di Hotel Luminor, Bandung.
 
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Herawati, serta turut hadir pula anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bachri dan anggota DPRD Kabupaten Bandung M. Hailuki.
 
Diseminasi ini merupakan bentuk transparansi dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan program yang telah dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan KBBI sebagai sebuah produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo menjelaskan, “Ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Bahasa kepada masyarakat secara langsung di hadapan Komisi X DPR RI yang salah satunya memiliki fungsi pengawasan terhadap program pemerintah,” ujarnya.
 
Dede Yusuf mengamini bahwa salah satu tugas Badan Bahasa adalah menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan konsep dasar, selain untuk merekam semua bahasa yang ada, juga untuk menjaga agar jangan sampai suatu saat bahasa ini hilang. “Saat ini masyarakat masih menggunakan bahasa sebatas pada komunikasi, belum banyak yang berkembang pada kemampuan-kemampuan diplomasi, mempersatukan, dan kompetensi tertentu dalam bahasa,” tutur Dede Yusuf.
 
Selaras dengan hal itu, salah satu sastrawan, Agus R. Sarjono, pada kesempatan yang sama mengatakan jika ingin melihat pemikiran sebuah bangsa, lihatlah kamus bahasanya. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat umum pun dengan sastrawan itu berbeda dalam mendefinisikan suatu hal.
 
“Ketika KBBI mendefinisikan rakyat dengan cara eksplisit ‘penduduk suatu negara’ dan ‘orang kebanyakan’ atau ‘orang biasa’, sastrawan menjelaskan dengan cara lain, seperti pada karya Hartoyo Andang Jaya, rakyat ialah kita jutaan tangan mengayun dalam kerja, rakyat adalah kita otak yang menapak sepanjang jemaring angka-angka,” ungkapnya. Bertalian dengan tema pembicaraan ini, Agus berharap pemerintah memiliki program yang mewajibkan membaca karya sastra pada tiap jenjang pendidikan. “Minimal SD 5 judul, SMP 10 judul, dan SMA 15 judul,” pungkasnya.
 
Bahasa yang digunakan oleh masyarakat terkadang memang serampangan sesuai dengan kebiasaan di lingkungannya. Dede Yusuf mempertanyakan penggunaan bahasa di ruang publik yang kerap ia temui. “Kenapa di hotel-hotel selalu digunakan kata toilet atau WC?” tanyanya kepada hadirin. “Jika dalam masyarakat Sunda terbiasa dengan istilah jamban, seharusnya dengan KBBI ini kita dapat mengganti penggunaan itu (toliet dan WC, red.) misalnya dengan kata hadas ataupun tandas,” tegas Dede. Ia berharap masyarakat dapat mempergunakan kosakata di KBBI dalam situasi apa pun dan Badan Bahasa dapat menggali kosakata di masyarakat untuk dimuat dalam KBBI.
 
Untuk mengonfirmasi hal itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Herawati, mengungkapkan bahwa saat ini KBBI telah memuat sejumlah 120.000 entri. “Tahun ini Badan Bahasa menargetkan akan menambahnya hingga 200.000 entri termuat di KBBI. Perlu diketahui pula oleh masyarakat bahwa KBBI tidak hanya memuat kata baku, namun juga terdapat ragam tidak baku dan cakapan,” kata Herawati.
 
Lebih lanjut, menurut Agus bahasa percakapan di masyarakat sebatas digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Seseorang tidak akan bisa menyampaikan ide atau gagasan penting  jika bertutur dengan bahasa gaul “lu-gue– lu-gue”. “Masyarakat harus mengetahui KBBI agar dapat menggunakan bahasa formal (dengan membedakan ragam baku dan tidak baku, red.) agar dapat menyampaikan ide yang berterima untuk sebuah situasi (kebahasaan),” pungkasnya.
 
Saat ini masyarakat dapat memanfaatkan produk KBBI edisi VI secara daring dengan mengunjungi laman kbbi.kemdikbud.go.id atau mengunduh aplikasi KBBI VI melalui gawai atau ponsel pintar. Di dalamnya terdapat fitur-fitur untuk mencari beragam definisi beserta contoh penggunaan yang juga dilabeli dengan penjelasan kebakuan kata, termasuk penanda bahasa dan ragam keilmuan. Selain itu, para penggunan juga dapat berpartisipasi dalam pemerkayaan entri KBBI melalui usulan pembuatan entri baru atau sunting entri dan definisi dengan menjadi pengguna terdaftar pada laman tersebut.

Kemendikbudristek Gelar Kegiatan Tapak Tilas Proklamasi dalam Rangka Peringatan HUT ke-79 RI

/in , /by

Jakarta, Kemendikbudristek – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Museum dan Cagar Budaya unit Museum Perumusan Naskah Proklamasi, menggelar serangkaian kegiatan “Tapak Tilas Proklamasi” yang menjadi agenda rutin untuk mengenang peristiwa bersejarah perumusan Naskah Proklamasi pada Jumat, (16/8). Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
 
Ketua Tim Museum dan Galeri, Zamrud Setya Negara, mengatakan bahwa kegiatan Tapak Tilas Proklamasi bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga sebagai upaya untuk terus menghidupkan semangat perjuangan dan rasa cinta tanah air di hati setiap generasi, terutama bagi generasi muda yang akan meneruskan perjuangan ini di masa depan.
 
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari penerapan tiga pilar Indonesian Heritage Agency (IHA) yaitu Reprogramming, Redesigning, dan Reinvigorating, yang bertekad untuk mewujudkan museum menjadi ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai sejarah Indonesia,” ujar Zamrud.
 
Zamrud menambahkan, Tapak Tilas Proklamasi dimulai dari berbagai lomba yang melibatkan partisipasi masyarakat umum. Kemudian, acara dilanjutkan dengan Pentas Kesenian, Angklung Kreasi, dan Sosiodrama yang menggambarkan semangat perjuangan bangsa.
 
“Rangkaian kegiatan turut melibatkan lebih dari 700 partisipan yang menunjukkan semangat kebersamaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga memori sejarah bangsa,” pungkas Zamrud.
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Vincentius Agus Sulistya, mengungkapkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan dan memperdalam pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam sejarah bangsa kita.
 
“Kami berharap melalui program ini, tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran sejarah, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya kita serta memperkaya pemahaman publik tentang nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan Indonesia,” ungkap Agus.
 
Acara puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah Pawai Tapak Tilas Proklamasi, dimana para peserta berjalan bersama dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi menuju Tugu Proklamasi sebagai bentuk penghormatan terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan proklamasi kemerdekaan. ​​
 
“Dalam perjalanannya, pawai berhenti sejenak di kediaman Bung Hatta (Jl. Diponegoro No. 57) untuk mendengarkan orasi singkat seputar kemerdekaan dari perwakilan keluarga besar Bung Hatta,” imbuh Agus. 
 
Selanjutnya, Meutia Hatta, sebagai perwakilan keluarga Tokoh Proklamator Mohammad Hatta, dalam orasinya menyatakan bahwa setiap tahunnya ia selalu mengikuti kegiatan tapak tilas ini untuk mengenang dan meresapi kembali semangat proklamasi yang begitu penting bagi bangsa kita.
 
“Kita harus terus berjalan dengan semangat yang sama dalam menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Selain itu, kita juga harus menjadi bangsa yang memiliki jiwa perjuangan, karena tugas kita hari ini bahkan lebih berat daripada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Semangat itulah yang harus kita teruskan dan wariskan kepada generasi mendatang,” tutur Meutia.

Kegiatan ini ditutup dengan meriah dengan “Malam Tapak Tilas Proklamasi” yang berlangsung di halaman Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Acara ini menampilkan musisi Keroncong Tugu, Angelina, dan Efek Rumah Kaca yang membawakan penampilan spesial dalam suasana yang penuh refleksi dan penghormatan terhadap semangat kemerdekaan. Acara ini dirancang sebagai momen yang memadukan seni musik dengan sejarah, menghadirkan pengalaman yang mendalam bagi para peserta untuk meresapi kembali perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. 

Mendikbudristek Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana

/in , /by

Jakarta, Kemendikbudristek — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mendapat anugerah tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada hari Rabu, (14/8) di Istana Negara, Jakarta. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108/TK/TH 2024, Mendikbudristek mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana.
 
Tanda kehormatan tersebut dianugerahkan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Mendikbudristek memperoleh penghargaan atas inovasinya dalam menerapkan transformasi sistem pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan Merdeka Belajar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mengakselerasi perbaikan pada sejumlah sektor utama dalam pendidikan, antara lain infrastruktur dan teknologi; kebijakan, prosedur, dan pendanaan; kepemimpinan, masyarakat, dan budaya; serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Mendikbudristek juga dinilai berperan dalam menerapkan strategi diplomasi kebahasaan sehingga Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 Sidang Umum UNESCO, dan mengimplementasikan kebijakan diplomasi kebudayaan sehingga dapat meningkatkan jumlah warisan budaya tak benda yang dicatatkan dalam UNESCO.
 
“Saya merasa sangat bersyukur karena ini adalah bentuk penghormatan negara yang luar biasa. Penghargaan ini adalah milik seluruh pihak yang telah bergotong royong dalam memajukan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia,” tutur Mendikbudristek di Jakarta (14/8).
 
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 107/TK/TH 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada ahli waris almarhum Ali Manshur Shiddiq (pencipta selawat badar) dan ahli waris almarhum Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli,Harry Roesli (seniman kebudayaan). Keduanya merupakan orang yang berjasa luar biasa dalam kemajuan dan pelestarian kebudayaan. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MA RI Syarifuddin, Ketua KY RI Amzulian Rifai, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Panglima TNI. (Penulis: Tim Biro Perencanaan, Denty A/ Editor: Tim Staff Khusus Menteri)

Kemendikbudristek Pastikan Keamanan Data Pendidikan Indonesia & Komitmen Wujudkan PPDB Berkualitas

/in , /by

Jakarta, 10 Juli 2024 – Komisi X DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon Satu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7). Dalam RDP tersebut, terdapat dua agenda utama, yaitu pembahasan mengenai mitigasi pengelolaan data pendidikan atas insiden pada Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2) dan penanganan isu pelanggaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 
“Pada tanggal 28 Juni 2024 lalu, Kemendikbudristek telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan keamanan atas data tersebut. Data cadangan 853.390 Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) masih tersedia, namun data lampirannya saja yang tidak tersedia,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, di Jakarta, Selasa (9/7).
 
Menikdaklanjuti hal tersebut, Suharti menambahkan bahwa Kemendikbudristek juga telah mengirimkan surat kepada para pimpinan Perguruan Tinggi, LLDIKTI Wilayah I s.d. XVII, hingga mahasiswa penerima dan pendaftar KIP Kuliah untuk segera melakukan pembaharuan atas data tersebut.
 
“Kami telah memastikan bahwa hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru telah terbayarkan. Selanjutnya, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mamastikan sistem KIP Kuliah akan pulih pada 29 Juli 2024,” tutur Suharti.
 
Suharti menyebut, perhari ini tidak lanjut dari insiden PDNS2 sudah ada 14 dari 49 layanan milik Kemendikbudristek telah pulih. “Selisih dari jumlah sistem layanan tersebut, kami terus melakukan proses tahap pemulihan dengan dengan mengalihkan penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) Surabaya ke PDN Serpong. Semoga dengan pengalihan penggunaan data tersebut semua sistem layanan Kemendikbudristek akan berangsur pulih,” pungkas Suharti.
 
Terkait Pelaksanaan PPDB
 
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Sesditjen PAUD Dikdasmen), Praptono, memaparkan bahwa Kemendikbudristek telah mengambil empat kebijakan untuk mewujudkan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel.
 
“Pertama, mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan. Kedua, menemukan lebih dini anak putus sekolah agar kembali bersekolah. Ketiga, mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan perencanaan dan intervensi pemerataan akses serta kualitas pendidikan,” ungkapnya.
 
Selanjutnya, Praptono menegaskan bahwa perencanaan penguatan PPDB merupakan kunci utama pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025. Terkait dengan hal tersebut, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Keputusan Sesjen (Kepsesjen) Nomor 47 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan PPDB.
 
“Selain itu, kami juga melakukan pendampingan advokasi untuk penyelarasan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB. Dalam segi pengawasan pelaksanaan, Kemendikbudristek menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menggelar Forum Pengawasan Pelaksaan PPDB di bulan lalu bersama Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Ombudsman perwakilan Provinsi, dan Balai Besar/Balai Mutu Penjamin Pendidikan (BBPMP/BPMP),” ucap Praptono.
 
Menutup sesi akhir RDP, Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, memaparkan beberapa usulan dalam penangangan isu pelanggaran PPDB. “Pertama adalah membangun dan menambah sekolah baru di daerah dan memberdayakan sekolah swasta. Kedua hal tersebut dapat direalisasikan dengan menyisihkan sebagian dari dana transfer daerah. Dan jika terjadi pengulangan secara terus menerus pada pelaksanaan PPDB, dapat dipertimbangkan untuk mengubah sistem jalur seleksi PPDB tersebut,” imbuhnya.
 
Terkait dengan mitigasi data pendidikan di PDNS2, Dede menilai bahwa Kemendikbudristek harus berkomitmen untuk terus melakukan backup data pendidikan secara mandiri dan selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui siaran pers. “Publikasi akan pembackup data tersebut akan meminimalisir kekhawatiran masyarakat akan datanya dan menjawab upaya Kemendikbudristek dalam upaya pemulihan sistem data pendidikan,” tutup Dede. (Destian/Editor: Denty)

LLDIKTI IX Gencarkan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis MBKM Mandiri

/in , /by

Makassar, Kemendikbudristek – Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di wilayahnya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX merancang serangkaian rencana dan strategi untuk memastikan kegiatan MBKM Mandiri berjalan secara meluas di perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sultan Batara).
 
Menurut Kepala LLDikti IX, Andi Lukman, pelaksanaan MBKM di LLDikti IX yang mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara memang belum maksimal secara persentase. LLDikti sendiri merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Untuk itu LLDikti IX terus berusaha melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, agar pelaksanaan MBKM Mandiri dapat dipacu. 
 
“Menurut data tahun 2023, sekitar 80 dari 243 perguruan tinggi yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM, sekitar 33% dari data tahun 2023. Kami yakin dengan program MBKM Mandiri yang diarahkan Pak Kepala, maka semakin banyak perguruan tinggi yang akan berpartisipasi. Kami akan melakukan pendampingan, sehingga sangat memungkinkan untuk mencapai target yaitu 50% dari jumlah perguruan tinggi yang ada di tahun 2024,” kata Sekretaris Tim MBKM di LLDikti IX, Muh. Tahir Hamzah.
 
Agar MBKM Mandiri dapat berjalan dengan baik, LLDikti IX menetapkan strategi kerja sama yang dapat menghubungkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi yang mungkin terlibat, termasuk dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 
MBKM Mandiri adalah kegiatan MBKM yang dijalankan secara mandiri dan berkelanjutan oleh perguruan tinggi. MBKM adalah inovasi yang dapat mendorong transformasi lembaga pendidikan tinggi menjadi lebih relevan dengan zaman. Dengan ekosistem merdeka belajar, lulusan yang dihasilkan diharapkan akan semakin relevan dengan dunia kerja dan karya.
 
MBKM dilaksanakan melalui sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yaitu Pertukaran Mahasiswa, Magang atau Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, Penelitian atau Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi atau Proyek Independen, KKN Tematik, dan Bela Negara.
 
Saat ini Tim Kerja MBKM di LLDikti IX tengah menggencarkan sosialisasi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa, serta melakukan bimbingan teknis agar perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan konsep MBKM Mandiri. Selain terjun sendiri melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, LLDikti IX juga berharap agar perguruan tinggi yang sudah melakukan MBKM Mandiri dapat membantu perguruan tinggi lainnya untuk melakukan hal serupa.
 
Salah satu strategi LLDikti IX adalah menempatkan diri sebagai payung yang memungkinkan dan memudahkan para pemangku kepentingan, yakni perguruan tinggi dan para mitra, untuk menjalin kerja sama. Mitra adalah organisasi publik, pemerintah, perusahaan, dan organisasi-organisasi lain yang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menjalankan MBKM. Saat ini, LLDikti IX telah mendapat pendanaan sebesar Rp700 juta dari pemerintah dan menggunakannya untuk menjalin MoU dengan dunia industri dan pemerintah.
 
Muh. Tahir Hamzah menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka persiapan MBKM Mandiri di wilayah mereka. Pada bulan Februari-April silam, LLDikti IX telah melakukan sosialisasi kemitraan untuk memfasilitasi pertemuan antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dan swasta.
 
Pada Juni dan Juli, LLDikti IX akan melaksanakan pendampingan penyusunan buku panduan pelaksanaan MBKM Mandiri sehingga proses pelaksanaan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, LLDikti IX juga akan memberikan pendampingan kurikulum untuk menanamkan pemahaman kepada prodi agar mampu melakukan penyetaraan.
 
“Dalam MBKM ada sembilan BKP (Bentuk Kegiatan Pembelajaran) yang bisa dijalankan oleh perguruan tinggi dan prodi bersama mitra. Pemahaman akan BKP ini yang juga perlu terus disosialisasikan agar pada akhirnya teman-teman perguruan tinggi dan PT dapat melakukan penyesuaian dengan kurikulum masing-masing – mana yang bisa dimasukkan dalam mata kuliah wajib, dan mana yang pilihan,” jelas Tahir.
 
Selama Agustus-September mendatang LLDikti IX berencana melakukan lokakarya dan peluncuran MBKM Mandiri, sekaligus memberikan pendampingan teknis pelaksanaan dan teknis penyetaraan SKS. Andi menambahkan bahwa mereka berencana mengkoordinasikan pelaksanaan KKN Tematik dengan tema stunting, pencegahan perkawinan dini, pengembangan desa wisata, dan pengelolaan dana desa.
 
Selain merancang program MBKM Mandiri, LLDikti IX juga akan segera merumuskan instrumen-instrumen mengukur keberhasilan MBKM di wilayah mereka. LLDikti IX optimis di tahun 2024 akan semakin banyak perguruan tinggi untuk menjalankan MBKM Mandiri. (Tim LLDikti IX / Editor: Stephanie, Denty)

Kampus Merdeka Fair 2024 Serukan Mahasiswa Berkontribusi Membangun Daerah

/in , /by

Padang, Kemendikbudristek – Mahasiswa merupakan salah satu agen perubahan bangsa. Melalui program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna saat terjun di dunia nyata, namun juga membantu pembangunan di daerah.

Hal tersebut menjadi salah satu materi diskusi dalam Sharing Session Sektor Prioritas Daerah di acara Kampus Merdeka Fair (KM Fair) 2024 yang digelar di Universitas PGRI Sumatera Barat di Padang, Kamis (30/5). KM Fair 2024 merupakan titik temu antara para pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, mitra dunia usaha dunia industri, mahasiswa, dan lainnya.

Sharing Session Sektor Prioritas Daerah dihadiri oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Medi Iswandi; Walikota Solok, Zul Elfian Umar; Dewan Pakar MBKM LLDikti X, Elfindri; dan Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis Bank Nagari, Zilfa Efrizon. Pada sesi ini, para pemangku kebijakan di daerah berbagi cerita sekaligus aspirasi agar mahasiswa dapat mengikuti program MBKM serta mendukung dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Medi Iswandi membuka sesi diskusi dengan mengatakan bahwa kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat saat ini semakin membaik. Tahun 2024, IPM Sumatera Barat menempati peringkat tujuh nasional.

“Sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat adalah pertanian, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut merupakan peluang bagi mahasiswa setelah tamat berkuliah,” ungkapnya.

Medi menambahkan, mahasiswa perlu mengasah diri melalui program-program Kampus Merdeka serta berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah di daerah, seperti kemiskinan hingga stunting. Dari data statistik, Medi memaparkan bahwa saat ini ada 10 juta anak-anak dari gen Z yang menganggur. Menurutnya, terdapat kondisi di mana mereka di zaman kuliah tidak menghadapi tantangan yang hebat. Sehingga ketika tamat kuliah, bingung mau melakukan apa, tidak terasah jiwa entrepreneur-nya, dan hanya berpikir untuk menjadi pekerja, bukan menjadi pembuka lapangan kerja.

“Program Kampus Merdeka mampu memperkuat anak-anak gen Z untuk menerima tantangan ke depan. Program ini di satu sisi membantu pemerintah dan masyarakat, dan juga mampu menguatkan mahasiswa,” tambahnya.

Jika dilihat dari sisi perusahaan, Pimpinan Divisi Perencanaan Strategi Bank Nagari, Zilfa Efrizon mengungkapkan bahwa untuk memasuki lapangan kerja, mahasiswa perlu memiliki kompetensi, sehingga tahu apa yang harus dilakukan di dunia bisnis. “Salah satu upaya Bank Nagari adalah memberikan ruang untuk mahasiswa melakukan magang, sehingga mereka lebih mengenali dunia kerja, sekaligus melakukan riset di Bank Nagari,” ujarnya.

Menanggapi adanya peluang bagi mahasiswa untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Dewan Pakar MBKM LLDikti X, Elfindri menjelaskan bahwa ada dua tahap yang perlu dilakukan. Pertama adalah tahap persiapan yang melibatkan konsolidasi secara terintegrasi dan cepat dengan pemerintah daerah. Masing-masing pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi perlu menyampaikan minimal satu program unggulan kepada pihak Perguruan Tinggi, yang kemudian dirancang dalam bentuk program pengabdian masyarakat atau program Kampus Merdeka.

“Pada tahap awal, kita tidak bisa menjalankan Kampus Merdeka tanpa perencanaan yang bagus. Objektifnya harus dipahami semua pihak, apa yang mau berubah jika mengikuti Kampus Merdeka. Riset menunjukkan bahwa yang harus dihasilkan dari Kampus Merdeka adalah execution leadership. Banyak yang pintar, banyak yang jujur dengan soft skill bagus, tetapi bagaimana jika tidak ada yang mengeksekusi? Kampus Merdeka mampu menyiapkan anak-anak kita agar execution leadership terbangun,” tegas Elfindri.

Kemudian, Elfindri menuturkan bahwa dalam tahap eksekusi, perlu koordinasi terus-menerus dengan pihak Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. “Dosen dan mahasiswa perlu mendapat pembekalan, lalu mahasiswa dilatih agar bisa bekerja sama dengan pimpinan daerah. Dan selanjutnya, baru dilakukan monitoring dan evaluasi,” tuturnya.

Salah satu contoh tersebut, disampaikan oleh Walikota Solok, Zul Elfian Umar. Ia menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa merupakan hal penting untuk memberikan motivasi dan percepatan pembangunan dalam segala hal. Saat ini, Solok duduk di peringkat tujuh untuk Kota dengan Angka Kemiskinan Terendah di Indonesia. Zul menyebut, Solok sangat terbuka kepada mahasiswa yang ingin menjalankan KKN di kota mereka dan melakukan percepatan dalam hal UMKM, perdagangan, serta pertanian.

“Jika tidak ada yang menggerakkan, kita sangat kewalahan. Mahasiswa merupakan agen perubahan, untuk itu kami berharap adanya kolaborasi dan sinergi antara MBKM dengan pemerintah daerah,” imbuh Zul.

Sebagai walikota, Zul juga menambahkan bahwa masalah yang dihadapi saat ini berhubungan dengan BMT (Baitul Mal) yang berada di hampir 35 dari 70 masjid di kota Solok. BMT memiliki modal antara 25 hingga 200 juta, yang siap disalurkan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank untuk mendapat bantuan permodalan. Namun, Zul menekankan bahwa proses pendanaan ini berbahaya jika tidak dikelola secara profesional.

“Dengan MBKM, kita berharap ada mahasiswa dengan keahlian yang turun tangan dalam proyek tersebut, sehingga BMT dapat dikelola secara professional dan manfaatnya dapat terasa oleh masyarakat,” jelasnya.

Dalam sesi akhir diskusi, Medi menyebut bahwa jika masalah kemiskinan masih tersisa 0,41 persen (sekitar 23 ribu orang) di Sumatera Barat, sehingga membutuhkan solusi untuk membuat masyarakat agar lebih produktif. Kemudian, masalah stunting yang sebagian besarnya disebabkan oleh pola asuh dan perilaku, sehingga diharapkan teman-teman mahasiswa yang mengikuti MBKM dapat membantu penanganan stunting dalam bentuk sosialisasi.

Dari sudut pandang dunia bisnis, Zilfa berharap agar mahasiswa bisa menjadi engine untuk membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa perlu memiliki pola pikir yang inovatif, mampu mengembangkan suatu mutu yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, mampu bersinergi, berkomunikasi dengan pihak eksternal yang bisa memberikan feedback baik bagi perusahaan, serta bersikap amanah terhadap tanggung jawab yang diemban.

Hingga saat ini, baik pemerintah daerah maupun pemangku kebijakan industri memiliki banyak hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri, sehingga membutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan perguruan tinggi. Inilah yang menjadikan pemangku kepentingan daerah memandang MBKM sebagai salah satu solusi.

“Yang sangat diperlukan adalah supporting agencies di Perguruan Tinggi. Siapkan dosen agar mereka paham program-program unggulan di Pemerintah Daerah dan menjadikan program tersebut sebagai kegiatan mahasiswa. Selain itu, LLDikti perlu mempersiapkan diri, serta komunikasi dengan Pemerintah Daerah juga perlu dipermudah,” tutup Elfindri. (Tim MBKM / Editor: Destian, Denty)

Dirjen Diktiristek Ajak Humas PTN dan LLDIKTI Kolaborasi Jaga Reputasi Institusi

/in , /by

Bali, Kemendikbudristek – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek), Abdul Haris mengajak seluruh Hubungan Masyarakat (Humas) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akademik dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) untuk berkolaborasi membangun dan menjaga reputasi dan citra institusi pendidikan tinggi. Hal ini disampaikan Dirjen Haris saat memberi pengarahan pada pembukaan Rapat Kerja Kehumasan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan pada Rabu (19/6) di Badung, Bali.
 
Haris mengingatkan bahwa humas mempunyai tugas yang sangat penting yaitu membangun dan menjaga reputasi dan citra baik institusi. Reputasi perlu dibangun dengan serius. Hal ini karena reputasi merupakan modal dasar untuk membawa institusi menjadi akuntabel dan terbuka sehingga mendapat pengakuan  dari  publik.
 
“Ini tugas penting humas. Untuk itu, reputasi dan citra positif yang sudah ada perlu dipertahankan dengan diseminasikan melalui  berita-berita baik, dan sebarkan prestasi dan capaian Diktiristek. Selain itu, humas harus proaktif mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang berdampak pada citra dan reputasi institusi,” pesan Haris.
 
Selain itu, Dirjen Haris berpesan kepada para insan humas pendidikan tinggi untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas kinerja. Hal ini penting karena humas merupakan salah satu kanal untuk implementasi good governance melalui penyediaan dan penyebaran informasi yang dibutuhkan publik serta merespon cepat keluhan-keluhan masyarakat.
 
Terakhir, Haris mengajak insan humas Diktiristek, PTN, dan LLDIKTI untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kreativitas dalam menyajikan informasi yang akurat, jelas, dan informatif kepada masyarakat. Humas merupakan garda terdepan dalam mengomunikasikan kebijakan/program pemerintah untuk kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.
 
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Setditjen Diktiristek), Yayat Hendayana. Mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Ditjen Diktiristek, Yayat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Kehumasan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 mengusung tema kreasi, kolaborasi, dan sinergi. Melalui tema ini, diharpakan terjalin kolaborasi dan sinergi antarhumas perguruan tinggi dan LLDIKTI dalam orkestrasi diseminasi implementasi kebijakan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.
 
Lebih lanjut, Yayat menjelaskan bahwa Raker Kehumasan ini juga sebagai upaya penguatan kapasitas humas PTN dan LLDIKTI. “Di ajang ini kami juga menghadirkan narasumber pakar dan praktisi di bidang kehumasan, media massa, dan media sosial yang akan berbagi ilmu tentang komunikasi proaktif, pengelolaan komunikasi krisis, hubungan dengan media, dan pengelolaan komunikasi krisis,” ungkap Yayat.
 
Adapun narasumber dan mentor pada kegiatan ini antara lain, Wakil Sekretaris Umum Perhumas, Fardila Astari; Managing Director Imogen PR, Jojo S. Nugroho; Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia, Sari Soegondo; Konsultan Komunikasi Digital, Rulli Nasrullah; dan Koordinator Komunikasi dan Layanan Informasi Publik, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Khoiria Oktaviani.
 
Rapat Kerja (Raker) Kehumasan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 diselenggarakan pada 19-21 Juni 2024 di Badung, Bali. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan humas 74 PTN dan 17 LLDIKTI di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 
Selain menerima pembekalan dan materi penguatan kapasitas kehumasan, peserta raker juga mengikuti lokakarya penyusunan strategi komunikasi. Dalam lokakarya ini, peserta raker dibagi dalam sepuluh kelompok untuk mendiskusikan dan merancang strategi komunikasi kolaboratif yang akan digunakan untuk mendiseminasikan berbagai program/kebijakan tentang transformasi pendidikan tinggi.
 
Luaran dari lokakarya ini diharapkan dapat memantik kerja-kerja kolaboratif antarperguruan tinggi dalam publikasi program/kebijakan di bidang pendidikan tinggi. Selain itu diharapkan terjalin komunikasi yang erat antarhumas di bidang pendidikan tinggi untuk saling mengokohkan citra positif dan reputasi institusi.
 
Raker Kehumasan Pendidikan Tinggi Tahun 2024 juga menjadi ajang sosialisasi panduan Anugerah Humas Diktiristek 2024. Panduan ini merupakan acuan bagi PTN dan LLDIKTI dalam penyusunan proposal/laporan yang akan dikompetisikan di Anugerah Diktiristek 2024. (Humas Diktiristek/Editor: Rayhan, Denty A.)

Kemendikbudristek Gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi

/in , /by

Yogyakarta, Kemendikbudristek — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelengggarakan kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap RPP dan sebagai ruang menyampaikan aspirasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Uji Publik RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dihadiri oleh tim panitia antarkementerian RPP tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; perwakilan perguruan tinggi negeri, di antaranya Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Semarang; perwakilan perguruan tinggi swasta; serta UPT Kemendikbudristek, di antaranya LLDikti V. Dalam uji publik ini para peserta dapat berdiskusi secara langsung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Staf Ahli Bidang Regulasi, dan Staf Ahli Bidang Inovasi Kemendikbudristek.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, mengatakan bahwa peraturan-peraturan mengenai pendidikan tinggi perlu ditinjau secara berkala. Hal ini guna memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional terutama mewujudkan pemenuhan hak setiap warga negara Indonesia dalam memeroleh pendidikan, mengoptimalkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta menjamin keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten.

”Peraturan-peraturan tersebut juga perlu ditinjau relevansinya dengan berbagai perubahan sosial situasi. Hal ini mencakup bagaimana kita mengoptimalisasikan perluasan akses perguruan tinggi di Indonesia yang berdaya saing dan kompeten, menghadapi disrupsi teknologi digital, globalisasi, bonus demografi, kesenjangan sosial ekonomi, serta perubahan regulasi dan tata kelola pemerintahan,” ujar Kiki dalam kegiatan Uji Publik RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Yogyakarta, pada Kamis (6/6/2024).

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi, Nur Syarifah, mengatakan bahwa terdapat tiga latar belakang pembentukan RPP. Pertama, terdapat peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) terkait Pendidikan tinggi.

Kedua, penyelarasan Peratuan Pemerintah (PP) yang berlaku, karena pengaturan substansi yang sama di dalam beberapa peraturan yang terpisah berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat. Saat ini, pada beberapa PP ditemukan norma/aturan yang bersinggungan bahkan bertentangan antar-peraturan.

Ketiga, peraturan-peraturan yang ada belum mengakomodir dinamika yang terjadi di masyarakat, karena ada PP yang belum direvisi dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, terdapat 10 PP yang masih berlaku namun sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Harapannya dengan adanya uji publik ini, RPP yang nantinya akan disahkan dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal untuk dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. (Devy Putri Puspitasari/Desliana Maulipaksi)

Kemendikbudristek Ajak Seluruh Komponen Bangsa Bergotong Royong Membumikan Nilai-nilai Pancasila

/in , /by

Jakarta, Kemendikbudristek – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Halaman Kantor Kemendikbudristek, Senayan, Sabtu (1/6). Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah hari ketika Bung Karno, sebagai Proklamator Kemerdekaan, pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
 
Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, Hilmar Farid, selaku pembina upacara membacakan  naskah pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada kesempatan ini, Hilmar Farid mengajak seluruh komponen bangsa di mana pun berada untuk bahu membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 
“Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia,” tutur Hilmar yang mengenakan pakaian adat Jambi.
 
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengambil tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini bermakna bahwa Pancasila menyatukan bangsa yang berasal atas dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.
 
“Patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia,” ucap Hilmar.
 
Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional “Bhinneka Tunggal Ika”. Sebagai meja statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah, sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar.
 
Sedangkan sebagai leitstar dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini. Oleh karena itu, menurut Hilmar, Pancasila harus senantiasa dijiwai dan dipedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. “Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter para pemimpin dan rakyat Indonesia,” lanjutnya.
 
Pancasila sebagai Solusi Menjawab Tantang Global

Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar (smartphone) dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 
“Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. Dengan semangat Pancasila yang kuat, saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi,” tuturnya.
 
Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya. Bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa, dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara karena telah melewati Pemilihan Umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa.
 
Mengakhiri pidato ini, “Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila,” pungkas Hilmar.
 
Kemendikbudristek menempatkan Pancasila sebagai nilai luhur yang harus diimplementasikan oleh seluruh elemen dalam ekosistem pendidikan. Sejalan visi dan misi Kemendikbudristek sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
 
Melalui Profil Pelajar Pancasila, Kemendikbudristek mendorong perwujudan peme Indonesia yang berjiwa pemelajar sepanjang hayat, berkompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Enam ciri utama Pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Setelah Kenaikan UKT Dibatalkan, Mendikbudristek Minta PTN Rangkul Calon Mahasiswa Baru yang Terdampak

/in /by

Jakarta, 27 Mei 2024 – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, siang tadi di Istana Merdeka menyampaikan keputusan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Malam ini, Mendikbudristek menyampaikan beberapa hal penting sebagai tindak lanjut. Selain tidak adanya kenaikan UKT tahun ini, Mendikbudristek meminta perguruan tinggi ‘jemput bola’ ke calon mahasiswa baru.

“PTN perlu merangkul calon mahasiswa baru yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat UKT yang tinggi. Saya berharap, calon mahasiswa baru agar diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan UKT. Jika tidak jadi mengundurkan diri, perlu diterima kembali,” kata Menteri Nadiem.

Selain itu Mendikbudristek juga menyampaikan, “Bagi mahasiswa yang sudah membayar dengan UKT yang dinaikkan, maka perlu ditindaklanjuti oleh PTN agar kelebihan pembayaran dikembalikan atau diperhitungkan pada semester selanjutnya.”

Sebelumnya di Istana Negara, Mendikbudristek menyampaikan bahwa dirinya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa, di mana Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) akan menyampaikan detail teknisnya.

“Pembatalan kenaikan UKT, kenaikan IPI, dan detail teknisnya akan disampaikan Dirjen Diktiristek dalam Surat Dirjen. Prof. Haris (Dirjen Diktiristek) dan tim sudah menerima aspirasi berbagai pihak. Surat Dirjen ini akan diterbitkan segera agar pemimpin PTN dapat mengimplementasikan kebijakan dengan lancar,” jelas Menteri Nadiem.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar