ULT Kemendikbudristek Kembali Raih Penghargaan pada Ajang The Best Contact Center Indonesia 2024

/in , /by

Jakarta, 12 September 2024 – Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berhasil meraih penghargaan dalam acara The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (11/9). Ini kali keduanya ULT Kemendikbudristek berpartisipasi pada ajang yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). Pada kesempatan ini, ULT Kemendikbudristek berhasil mendapatkan 4 penghargaan pada kategori Program Korporat, yaitu Gold – Employee Engagement, Gold – Contact Center Operations, Gold – Technology Innovation, dan Silver – The Best Customer Experience. 

Pelaksana harian (Plh.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Anang Ristanto, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh ULT Kemendikbudristek. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indonesia Contact Center Association atas penghargaan yang telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim, penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus berupaya menghadirkan inovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ucap Anang.

Sementara itu, Perwakilan Tim Pengelola Contact Center ULT Kemendikbudristek, Emi Salpiati, mengutarakan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan pimpinan dan seluruh tim contact center Kemendikbudristek. “Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Kemendikbudristek meraih 3 emas dan 1 perak pada kategori Program Korporat pada TBCCI tahun 2024. Terima kasih banyak atas dukungan seluruh pimpinan Kemendikbudristek. Semoga capaian ini meningkatkan semangat seluruh tim contact center Kemendikbudristek dalam melayani masyarakat,” ujar Emi.

Senada dengan Emi, Head of Customer Operations – GovTechEdu, Achmad Moesadad, mengatakan bahwa penghargaan yang diterima oleh ULT Kemendikbudristek merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim ULT Kemendikbudristek.

“Penghargaan ini merupakan bukti bahwa pengembangan layanan publik yang dilakukan sejak 2021 hingga saat ini diakui oleh Juri Internasional dari Praktisi Contact Center Internasional. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari Bapak/Ibu Pimpinan yang terus memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik,” tutur Moesadad.

ICCA sendiri merupakan forum yang didirikan pada tahun 2003 yang telah berkontribusi pada pertumbuhan contact center di Indonesia, khususnya pada pengembangan industri, baik mulai dari perbankan, asuransi, ritel, telekomunikasi, maupun industri minyak dan gas.

Ajang kompetisi TBCCI diselenggarakan oleh ICCA setiap tahun sejak tahun 2007. TBCCI yaitu suatu ajang penghargaan dunia contact center tingkat nasional di Indonesia, yang mendapatkan pengakuan secara internasional oleh Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC). Kompetisi ini merupakan ajang untuk saling berbagi pengalaman dan prestasi dalam pelayanan contact center dari jenjang staf sampai dengan manajer. Diharapkan pelaku contact center mendapatkan wawasan baru serta inspirasi untuk dapat meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat pengguna layanan.

The Best Contact Center Indonesia 2024 menjadi pelaksanaan lomba yang ke-18 dan dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan September 2024. Kategori lomba yang diselenggarakan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Program Korporat, Individual, dan Kerja Sama Tim. 

Pada ajang sebelumnya, ULT Kemendikbudristek berhasil mendapatkan Platinum – The Best Technology Innovation. Sedangkan pada tahun ini, ULT Kemendikbudristek mengikuti dua kategori yaitu, Program Korporat dan Individual. Pada kategori Program Korporat, ULT Kemendikbudristek mengikuti subkategori Employee Engagement, Customer Experience, Contact Center Operatios, dan Technology Innovation. Sedangkan pada kategori Individual, ULT Kemendikbudristek mengikuti subkategori Agent Back Office, Agent Inbound, Agent Quality Assurance, Agent Digital Media, dan Team Leader.

Kemendikbudristek Dapat Tambahan Anggaran untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Program Prioritas

/in , /by

Jakarta, 11 September 2024 – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa tambahan anggaran Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Panja Pembiayaan Pendidikan sebesar Rp10,4 triliun akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi,” urai Mendikbudristek dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (11/9),

Lebih lanjut, Mendikbudristek menambahkan komponen yang tidak kalah penting adalah revitalisasi sarana dan prasarana dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). “Dua hal ini penting untuk peningkatan kualitas universitas kita. Selain itu, dengan dengan BOPTN yang memadai, tekanan untuk peningkatan UKT juga berkurang,” ujarnya.

Dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, bahwa tambahan anggaran sejumlah Rp10,4 triliun tersebut dialokasikan untuk sejumlah program dengan rincian sebagai berikut. Pertama, program Sekolah Unggulan yang menargetkan empat sekolah dengan total alokasi sebesar Rp2 triliun. Kemudian, pendanaan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS dan keberlanjutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan total alokasi sebesar Rp 3.79 triliun, terbagi untuk 1) TPG Non PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran Rp3 triliun; 2) PPG on-going dan PPG baru (prajabatan dan dalam jabatan) yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran Rp738 miliar; dan 3) program non gelar bagi guru dan tenaga kependidikan (microcredential) yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran Rp11 miliar.

Selanjutnya, pendanaan untuk program Tunjangan Profesi Dosen (TPD), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan sarana prasarana PTN memiliki total alokasi sebesar Rp3.36 triliun, dengan rincian 1) TPD yang menyasar 39.079 orang dengan nilai anggaran Rp172 miliar; 2) BOPTN pendidikan tinggi yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp1.17 triliun; 3) sarana dan prasarana PTN yang menyasar 76 lembaga dengan nilai anggaran Rp1.1 triliun; 4) program pembinaan PTS yang menyasar 600 lembaga dengan nilai anggaran Rp300 miliar; serta 5) beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), dan program non gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang dengan nilai anggaran Rp612 miliar.

Sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi (PTV) dan teaching factory SMK memiliki total alokasi sebesar Rp1.25 triliun, yang terbagi untuk 1) sarana dan prasarana PTV yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp261 miliar; 2) SMK non Pusat Keunggulan yang menyasar 82 lembaga dengan nilai anggaran Rp41 miliar; 3) SMK teaching factory yang menyasar 1.045 lembaga dengan nilai anggaran Rp434 miliar; 4) BOPTN Vokasi yang menyasar 49 lembaga dengan nilai anggaran Rp216 miliar; 5) pendidikan non gelar vokasi yang menyasar 15.900 lembaga dengan nilai anggaran Rp55 miliar; serta peningkatan dan penyegaran keterampilan Pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang menyasar 3880 orang/7 unit dengan nilai anggaran Rp250 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyoroti Kemendikbudristek sebagai suatu kementerian yang sangat inovatif. Dengan banyaknya terobosan yang diciptakan melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah mentransformasikan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami ingin berpesan agar Kemendikbudristek memastikan usulan-usulan bagi program prioritas yang mendesak namun belum tertuang di pagu saat ini, termasuk anggaran tambahan, dipastikan untuk diusulkan pada pagu perubahan di masa berikutnya,” ucapnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kemendikbudristek yang telah mengelaborasi alokasi penambahan anggaran secara detail. “Kita sudah memproyeksikan terkait kesejahteraan guru dan dosen, sarana dan prasarana perguruan tinggi, program-program vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, kami menyatakan persetujuan terkait alokasi anggaran yang telah disampaikan,” urainya.

Pemilihan Duta Bahasa Nasional 2024 Perkuat Karakter, Martabat, dan Daya Saing Bangsa

/in , /by

Jakarta, 4 September 2024 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) terus berupaya meningkatkan peran generasi muda di Indonesia dalam memantapkan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sesuai dengan ranah penggunaannya masing-masing.  

Melalui kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional Tahun 2024 yang diikuti oleh 62 orang duta bahasa sebagai perwakilan putra dan putri terbaik dari 31 provinsi, yang diselenggarakan pada 2–7 September 2024 ini, bertujuan untuk memperkuat karakter, martabat, dan daya saing bangsa pada era perpaduan revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Hafidz Muksin, dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada seluruh peserta terbaik duta bahasa dari setiap provinsi. “Selamat kepada generasi muda yang hadir di ruangan ini sebagai generasi terpilih yang memiliki kecerdasan, kemauan, tekad, dan motivasi tinggi serta memiliki sikap positif dalam menjaga bahasa Indonesia,” ucapnya di Jakarta, Senin (2/9).

Selain itu, para peserta juga diharapkan dapat mengimplementasikan apa yang menjadi gagasan dalam aktivitas krida bahasa di setiap daerahnya. Menurutnya, ajang Pemilihan Duta Bahasa Nasional bukan hanya sekadar seremonial belaka yang dilakukan rutin setiap tahun namun yang lebih penting bagaimana para duta bahasa dapat merealisasikan berbagai gagasannya ke dalam tindakan nyata (krida). “Oleh karena itu, tujuan utama (kegiatan) adalah untuk memastikan agar apa yang menjadi gagasan dari para duta bahasa dapat direalisasikan, itu yang terpenting,” tutur Hafidz saat memberi motivasi kepada duta bahasa.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga berharap agar duta bahasa dapat menjadi mitra strategis Badan Bahasa yang turut menyukseskan berbagai program kebahasaan dan kesastraan di wilayah masing-masing. “Artinya, karena menjadi mitra tentu harus memiliki kesetaraan agar kemitraan bisa seiring sejalan yang saling memberikan manfaat satu sama lain,” ungkapnya.

Selanjutnya, Ketua Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum, Eko Marini, melaporkan bahwa Badan Bahasa telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Duta Bahasa sejak tahun 2006. Kegiatan pembinaan untuk generasi muda ini terus berlanjut dan mendapat dukungan. Sebab, bermanfaat untuk pembinaan generasi muda di seluruh wilayah Indonesia khususnya dalam peningkatan sikap positif generasi muda terhadap bahasa Indonesia.

Zaky Andriva Hibatullah, Terbaik I Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang terpilih sebagai Pak Lurah dalam Pemilihan Duta Bahasa Nasional Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam ajang Pemilihan Duta Bahasa Nasional ini hendaklah peserta tidak hanya  berkompetisi di ajang nasional, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis sampai akhir. “Tentunya menjadikan duta bahasa nasional yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan Trigatra Bangun Bahasa (utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing) yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ungkapnya sembari menyampaikan visi misi.

Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional Tahun 2024 dilaksanakan melalui penyampaian materi dan  penilaian. Materi yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan pemilihan duta bahasa dan pengetahuan umum kebahasaan dan kesastraan. Sementara itu, untuk menentukan pemenang terbaik dilakukan penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta. Pemateri dan penilai terdiri atas pakar dan praktisi yang berasal dari lembaga profesional, universitas, dan Badan Bahasa. Adapun materi dalam pemilihan ini adalah (1) Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan untuk Generasi Muda, (2) Peran Duta Bahasa sebagai Mitra Pelaksana Program Badan Bahasa, (3) Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional, dan (4) Pengutamaan Bahasa Indonesia dalam Berbagai Ranah. Selain itu, adapula materi tentang (5) Revitalisasi Bahasa Daerah, (6) Penulisan Artikel Kebahasaan dan Kesastraan (Penulisan Artikel Ilmiah Populer), (7) Pembuatan Konten Kebahasaan dan Kesastraan di Media Sosial, serta (8) Teknik Wicara Publik.

KIP Kuliah Bantu Wujudkan Mimpi Anak Indonesia

/in , /by

Jakarta, 24 Agustus 2024 — Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang diluncurkan sejak 2021 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai bentuk konsistensi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) terus berupaya menyempurnakan akses agar layanan ini semakin mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
 
Adhika Ganendra, Kepala Puslapdik menyampaikan bahwa tahun ini KIP Kuliah telah menjangkau 101.000 mahasiswa atau sebesar 50 persen dari total kuota, yaitu 200.000 mahasiswa, yang sebelumnya adalah siswa kurang mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur tes dan prestasi.
 
“Jadi berdasarkan data integrasi antara siswa penerima bantuan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan siswa yang lolos ke jenjang pendidikan tinggi melalui jalur tes dan prestasi, menunjukkan semakin banyak siswa miskin yang telah dibantu untuk mencapai prestasi dan masuk perguruan tinggi, baik melalui jalur tes maupun prestasi,” tutur Adhika dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar pada Kamis, (23/8/2024). Ia menambahkan, jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu.
 
Dalam webinar yang sama, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Muhammad Sholeh, menyampaikan bahwa sebagai upaya implementasi Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, pihak kampus mengadakan seleksi bagi mahasiswa yang ingin mendaftar KIP Kuliah dengan rata-rata kuota 4.000 sampai 5.000 orang di tiap tahunnya.
 
“Mahasiswa yang memiliki KIP Kuliah ini diprioritaskan terutama jika keluarganya terdaftar di Program Keluarga Harapan (PKH), lalu terdaftar dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), lalu jika anak tersebut berasal dari panti asuhan atau berstatus yatim, piatu. Nanti kita juga akan survei kondisi di rumahnya, lalu kita peringkatkan,” jelasnya. Sholeh menambahkan, jika asal mahasiswa pendaftar masih di dalam provinsi Jawa Timur, tim survei dari kampus akan datang langsung ke lokasi. Jika di luar itu, survei dilakukan melalui panggilan video (video call).
 
Salah satu mahasiswa penerima KIP Kuliah dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Syarifah Luthfiah Quraisy, mengungkapkan alasannya yang ingin mendapatkan KIP Kuliah untuk mengejar cita-citanya untuk kuliah di fakultas kedokteran.
 
“Saya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya fakultas kedokteran dan ingin meringankan beban ibu saya yang merupakan orang tua tunggal. Informasi KIP Kuliah saya dapatkan dari Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Makassar, termasuk persyaratan dan pendaftarannya,” kata  Syarifah. Ia juga menggali informasi di internet dan bertanya ke penerima terdahulu.
 
Nizam Zulfi Zakaria, penerima KIP Kuliah dari Universitas Brawijaya juga merasa terbantu dengan adanya program ini.  KIP Kuliah tak hanya membawa Nizam bisa melanjutkan kuliah, tetapi juga menjadi jembatan untuk meraih gelar sebagai Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional.
 
“Saya berharap siapapun menterinya, siapapun presidennya, program KIP ini bisa terus dijalankan, bahkan ditambah kuotanya. Karena ini adalah langkah kongkret pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Nizam. Tak lupa ia berpesan kepada teman-teman lainnya untuk terus berusaha meskipun terkendala dari sisi finansial. “Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan,” katanya.
 
KIP Kuliah menyasar empat kategori mahasiswa. Pertama, alumni SMA/SMK/sederajat yang telah memiliki KIP di tahun berjalan atau dua tahun sebelumnya. Kedua, mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan merupakan bagian dari PKH dan memiliki KKS. Selain itu juga termasuk mahasiswa yang tinggal di panti sosial maupun panti asuhan. Ketiga, mahasiswa yang berasal dari daerah bencana alam, daerah konflik, atau daerah yang memiliki kekhususan. Terakhir mahasiswa dengan keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas atau mahasiswa yang berasal dari daerah 3T.
 
Pada Senin, 29 Juli 2024, sistem KIP Kuliah sempat terganggu akibat peretasan Pusat Data Nasional (PDN), Namun PDNS 2 telah pulih dan dapat diakses kembali. Calon mahasiswa yang sudah mendaftar dan lulus SNBP atau SNBT perlu segera reclaim akun, melengkapi data, mengunggah dokumen, dan mencetak formulir serta kartu peserta KIP Kuliah hingga 30 Agustus 2024 melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
 
Untuk calon mahasiswa yang belum mendaftar dan ingin mendaftar melalui jalur seleksi mandiri, pendaftaran dibuka dari 29 Juli hingga 31 Oktober 2024 di laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. Mahasiswa yang sudah terdaftar disarankan untuk masuk ke sistem melalui akun masing-masing.

Kemendikbudristek Gelar Diseminasi KBBI dalam Rangka Kemitraan Bersama Komisi X DPR RI

/in , /by

Jakarta, Kemendikbudristek – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebagai acuan kebahasaan dan sarana informasi kebahasaan bagi pengguna bahasa Indonesia. KBBI merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan bahasa melalui penyediaan kamus bahasa. KBBI terus diperbarui dan dikembangkan oleh Badan Bahasa melalui aplikasi KBBI Daring.
 
Aplikasi tersebut memungkinkan penyusunan kamus menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan terbuka bagi seluruh pengguna KBBI untuk ambil bagian dengan membuat usulan-usulan kosakata. Untuk itu, Badan Bahasa, Kemendikbudristek, berusaha menyosialisasikan upaya yang telah dikembangkan tersebut dengan menghadirkan tokoh sastra dan kelompok masyarakat melalui pelaksanaan Diseminasi Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rangka Kemitraan dengan Komisi X DPR RI, Minggu (18/8), di Hotel Luminor, Bandung.
 
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Herawati, serta turut hadir pula anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bachri dan anggota DPRD Kabupaten Bandung M. Hailuki.
 
Diseminasi ini merupakan bentuk transparansi dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan program yang telah dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan KBBI sebagai sebuah produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo menjelaskan, “Ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Bahasa kepada masyarakat secara langsung di hadapan Komisi X DPR RI yang salah satunya memiliki fungsi pengawasan terhadap program pemerintah,” ujarnya.
 
Dede Yusuf mengamini bahwa salah satu tugas Badan Bahasa adalah menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan konsep dasar, selain untuk merekam semua bahasa yang ada, juga untuk menjaga agar jangan sampai suatu saat bahasa ini hilang. “Saat ini masyarakat masih menggunakan bahasa sebatas pada komunikasi, belum banyak yang berkembang pada kemampuan-kemampuan diplomasi, mempersatukan, dan kompetensi tertentu dalam bahasa,” tutur Dede Yusuf.
 
Selaras dengan hal itu, salah satu sastrawan, Agus R. Sarjono, pada kesempatan yang sama mengatakan jika ingin melihat pemikiran sebuah bangsa, lihatlah kamus bahasanya. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat umum pun dengan sastrawan itu berbeda dalam mendefinisikan suatu hal.
 
“Ketika KBBI mendefinisikan rakyat dengan cara eksplisit ‘penduduk suatu negara’ dan ‘orang kebanyakan’ atau ‘orang biasa’, sastrawan menjelaskan dengan cara lain, seperti pada karya Hartoyo Andang Jaya, rakyat ialah kita jutaan tangan mengayun dalam kerja, rakyat adalah kita otak yang menapak sepanjang jemaring angka-angka,” ungkapnya. Bertalian dengan tema pembicaraan ini, Agus berharap pemerintah memiliki program yang mewajibkan membaca karya sastra pada tiap jenjang pendidikan. “Minimal SD 5 judul, SMP 10 judul, dan SMA 15 judul,” pungkasnya.
 
Bahasa yang digunakan oleh masyarakat terkadang memang serampangan sesuai dengan kebiasaan di lingkungannya. Dede Yusuf mempertanyakan penggunaan bahasa di ruang publik yang kerap ia temui. “Kenapa di hotel-hotel selalu digunakan kata toilet atau WC?” tanyanya kepada hadirin. “Jika dalam masyarakat Sunda terbiasa dengan istilah jamban, seharusnya dengan KBBI ini kita dapat mengganti penggunaan itu (toliet dan WC, red.) misalnya dengan kata hadas ataupun tandas,” tegas Dede. Ia berharap masyarakat dapat mempergunakan kosakata di KBBI dalam situasi apa pun dan Badan Bahasa dapat menggali kosakata di masyarakat untuk dimuat dalam KBBI.
 
Untuk mengonfirmasi hal itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Herawati, mengungkapkan bahwa saat ini KBBI telah memuat sejumlah 120.000 entri. “Tahun ini Badan Bahasa menargetkan akan menambahnya hingga 200.000 entri termuat di KBBI. Perlu diketahui pula oleh masyarakat bahwa KBBI tidak hanya memuat kata baku, namun juga terdapat ragam tidak baku dan cakapan,” kata Herawati.
 
Lebih lanjut, menurut Agus bahasa percakapan di masyarakat sebatas digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Seseorang tidak akan bisa menyampaikan ide atau gagasan penting  jika bertutur dengan bahasa gaul “lu-gue– lu-gue”. “Masyarakat harus mengetahui KBBI agar dapat menggunakan bahasa formal (dengan membedakan ragam baku dan tidak baku, red.) agar dapat menyampaikan ide yang berterima untuk sebuah situasi (kebahasaan),” pungkasnya.
 
Saat ini masyarakat dapat memanfaatkan produk KBBI edisi VI secara daring dengan mengunjungi laman kbbi.kemdikbud.go.id atau mengunduh aplikasi KBBI VI melalui gawai atau ponsel pintar. Di dalamnya terdapat fitur-fitur untuk mencari beragam definisi beserta contoh penggunaan yang juga dilabeli dengan penjelasan kebakuan kata, termasuk penanda bahasa dan ragam keilmuan. Selain itu, para penggunan juga dapat berpartisipasi dalam pemerkayaan entri KBBI melalui usulan pembuatan entri baru atau sunting entri dan definisi dengan menjadi pengguna terdaftar pada laman tersebut.

Kemendikbudristek Gelar Kegiatan Tapak Tilas Proklamasi dalam Rangka Peringatan HUT ke-79 RI

/in , /by

Jakarta, Kemendikbudristek – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Museum dan Cagar Budaya unit Museum Perumusan Naskah Proklamasi, menggelar serangkaian kegiatan “Tapak Tilas Proklamasi” yang menjadi agenda rutin untuk mengenang peristiwa bersejarah perumusan Naskah Proklamasi pada Jumat, (16/8). Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
 
Ketua Tim Museum dan Galeri, Zamrud Setya Negara, mengatakan bahwa kegiatan Tapak Tilas Proklamasi bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga sebagai upaya untuk terus menghidupkan semangat perjuangan dan rasa cinta tanah air di hati setiap generasi, terutama bagi generasi muda yang akan meneruskan perjuangan ini di masa depan.
 
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari penerapan tiga pilar Indonesian Heritage Agency (IHA) yaitu Reprogramming, Redesigning, dan Reinvigorating, yang bertekad untuk mewujudkan museum menjadi ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai sejarah Indonesia,” ujar Zamrud.
 
Zamrud menambahkan, Tapak Tilas Proklamasi dimulai dari berbagai lomba yang melibatkan partisipasi masyarakat umum. Kemudian, acara dilanjutkan dengan Pentas Kesenian, Angklung Kreasi, dan Sosiodrama yang menggambarkan semangat perjuangan bangsa.
 
“Rangkaian kegiatan turut melibatkan lebih dari 700 partisipan yang menunjukkan semangat kebersamaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga memori sejarah bangsa,” pungkas Zamrud.
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Vincentius Agus Sulistya, mengungkapkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan dan memperdalam pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam sejarah bangsa kita.
 
“Kami berharap melalui program ini, tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran sejarah, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya kita serta memperkaya pemahaman publik tentang nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan Indonesia,” ungkap Agus.
 
Acara puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah Pawai Tapak Tilas Proklamasi, dimana para peserta berjalan bersama dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi menuju Tugu Proklamasi sebagai bentuk penghormatan terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan proklamasi kemerdekaan. ​​
 
“Dalam perjalanannya, pawai berhenti sejenak di kediaman Bung Hatta (Jl. Diponegoro No. 57) untuk mendengarkan orasi singkat seputar kemerdekaan dari perwakilan keluarga besar Bung Hatta,” imbuh Agus. 
 
Selanjutnya, Meutia Hatta, sebagai perwakilan keluarga Tokoh Proklamator Mohammad Hatta, dalam orasinya menyatakan bahwa setiap tahunnya ia selalu mengikuti kegiatan tapak tilas ini untuk mengenang dan meresapi kembali semangat proklamasi yang begitu penting bagi bangsa kita.
 
“Kita harus terus berjalan dengan semangat yang sama dalam menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Selain itu, kita juga harus menjadi bangsa yang memiliki jiwa perjuangan, karena tugas kita hari ini bahkan lebih berat daripada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Semangat itulah yang harus kita teruskan dan wariskan kepada generasi mendatang,” tutur Meutia.

Kegiatan ini ditutup dengan meriah dengan “Malam Tapak Tilas Proklamasi” yang berlangsung di halaman Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Acara ini menampilkan musisi Keroncong Tugu, Angelina, dan Efek Rumah Kaca yang membawakan penampilan spesial dalam suasana yang penuh refleksi dan penghormatan terhadap semangat kemerdekaan. Acara ini dirancang sebagai momen yang memadukan seni musik dengan sejarah, menghadirkan pengalaman yang mendalam bagi para peserta untuk meresapi kembali perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. 

Mendikbudristek Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana

/in , /by

Jakarta, Kemendikbudristek — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mendapat anugerah tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada hari Rabu, (14/8) di Istana Negara, Jakarta. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108/TK/TH 2024, Mendikbudristek mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana.
 
Tanda kehormatan tersebut dianugerahkan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Mendikbudristek memperoleh penghargaan atas inovasinya dalam menerapkan transformasi sistem pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan Merdeka Belajar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mengakselerasi perbaikan pada sejumlah sektor utama dalam pendidikan, antara lain infrastruktur dan teknologi; kebijakan, prosedur, dan pendanaan; kepemimpinan, masyarakat, dan budaya; serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Mendikbudristek juga dinilai berperan dalam menerapkan strategi diplomasi kebahasaan sehingga Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 Sidang Umum UNESCO, dan mengimplementasikan kebijakan diplomasi kebudayaan sehingga dapat meningkatkan jumlah warisan budaya tak benda yang dicatatkan dalam UNESCO.
 
“Saya merasa sangat bersyukur karena ini adalah bentuk penghormatan negara yang luar biasa. Penghargaan ini adalah milik seluruh pihak yang telah bergotong royong dalam memajukan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia,” tutur Mendikbudristek di Jakarta (14/8).
 
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 107/TK/TH 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada ahli waris almarhum Ali Manshur Shiddiq (pencipta selawat badar) dan ahli waris almarhum Djauhar Zaharsyah Fahrudin Roesli,Harry Roesli (seniman kebudayaan). Keduanya merupakan orang yang berjasa luar biasa dalam kemajuan dan pelestarian kebudayaan. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MA RI Syarifuddin, Ketua KY RI Amzulian Rifai, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Panglima TNI. (Penulis: Tim Biro Perencanaan, Denty A/ Editor: Tim Staff Khusus Menteri)

Kemendikbudristek Pastikan Keamanan Data Pendidikan Indonesia & Komitmen Wujudkan PPDB Berkualitas

/in , /by

Jakarta, 10 Juli 2024 – Komisi X DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon Satu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7). Dalam RDP tersebut, terdapat dua agenda utama, yaitu pembahasan mengenai mitigasi pengelolaan data pendidikan atas insiden pada Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2) dan penanganan isu pelanggaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 
“Pada tanggal 28 Juni 2024 lalu, Kemendikbudristek telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan keamanan atas data tersebut. Data cadangan 853.390 Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) masih tersedia, namun data lampirannya saja yang tidak tersedia,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, di Jakarta, Selasa (9/7).
 
Menikdaklanjuti hal tersebut, Suharti menambahkan bahwa Kemendikbudristek juga telah mengirimkan surat kepada para pimpinan Perguruan Tinggi, LLDIKTI Wilayah I s.d. XVII, hingga mahasiswa penerima dan pendaftar KIP Kuliah untuk segera melakukan pembaharuan atas data tersebut.
 
“Kami telah memastikan bahwa hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru telah terbayarkan. Selanjutnya, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mamastikan sistem KIP Kuliah akan pulih pada 29 Juli 2024,” tutur Suharti.
 
Suharti menyebut, perhari ini tidak lanjut dari insiden PDNS2 sudah ada 14 dari 49 layanan milik Kemendikbudristek telah pulih. “Selisih dari jumlah sistem layanan tersebut, kami terus melakukan proses tahap pemulihan dengan dengan mengalihkan penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) Surabaya ke PDN Serpong. Semoga dengan pengalihan penggunaan data tersebut semua sistem layanan Kemendikbudristek akan berangsur pulih,” pungkas Suharti.
 
Terkait Pelaksanaan PPDB
 
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Sesditjen PAUD Dikdasmen), Praptono, memaparkan bahwa Kemendikbudristek telah mengambil empat kebijakan untuk mewujudkan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel.
 
“Pertama, mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan. Kedua, menemukan lebih dini anak putus sekolah agar kembali bersekolah. Ketiga, mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Dan terakhir, membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan perencanaan dan intervensi pemerataan akses serta kualitas pendidikan,” ungkapnya.
 
Selanjutnya, Praptono menegaskan bahwa perencanaan penguatan PPDB merupakan kunci utama pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025. Terkait dengan hal tersebut, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Keputusan Sesjen (Kepsesjen) Nomor 47 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan PPDB.
 
“Selain itu, kami juga melakukan pendampingan advokasi untuk penyelarasan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB. Dalam segi pengawasan pelaksanaan, Kemendikbudristek menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menggelar Forum Pengawasan Pelaksaan PPDB di bulan lalu bersama Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Ombudsman perwakilan Provinsi, dan Balai Besar/Balai Mutu Penjamin Pendidikan (BBPMP/BPMP),” ucap Praptono.
 
Menutup sesi akhir RDP, Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, memaparkan beberapa usulan dalam penangangan isu pelanggaran PPDB. “Pertama adalah membangun dan menambah sekolah baru di daerah dan memberdayakan sekolah swasta. Kedua hal tersebut dapat direalisasikan dengan menyisihkan sebagian dari dana transfer daerah. Dan jika terjadi pengulangan secara terus menerus pada pelaksanaan PPDB, dapat dipertimbangkan untuk mengubah sistem jalur seleksi PPDB tersebut,” imbuhnya.
 
Terkait dengan mitigasi data pendidikan di PDNS2, Dede menilai bahwa Kemendikbudristek harus berkomitmen untuk terus melakukan backup data pendidikan secara mandiri dan selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui siaran pers. “Publikasi akan pembackup data tersebut akan meminimalisir kekhawatiran masyarakat akan datanya dan menjawab upaya Kemendikbudristek dalam upaya pemulihan sistem data pendidikan,” tutup Dede. (Destian/Editor: Denty)

LLDIKTI IX Gencarkan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis MBKM Mandiri

/in , /by

Makassar, Kemendikbudristek – Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di wilayahnya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX merancang serangkaian rencana dan strategi untuk memastikan kegiatan MBKM Mandiri berjalan secara meluas di perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sultan Batara).
 
Menurut Kepala LLDikti IX, Andi Lukman, pelaksanaan MBKM di LLDikti IX yang mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara memang belum maksimal secara persentase. LLDikti sendiri merupakan satuan kerja pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Untuk itu LLDikti IX terus berusaha melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, agar pelaksanaan MBKM Mandiri dapat dipacu. 
 
“Menurut data tahun 2023, sekitar 80 dari 243 perguruan tinggi yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM, sekitar 33% dari data tahun 2023. Kami yakin dengan program MBKM Mandiri yang diarahkan Pak Kepala, maka semakin banyak perguruan tinggi yang akan berpartisipasi. Kami akan melakukan pendampingan, sehingga sangat memungkinkan untuk mencapai target yaitu 50% dari jumlah perguruan tinggi yang ada di tahun 2024,” kata Sekretaris Tim MBKM di LLDikti IX, Muh. Tahir Hamzah.
 
Agar MBKM Mandiri dapat berjalan dengan baik, LLDikti IX menetapkan strategi kerja sama yang dapat menghubungkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi yang mungkin terlibat, termasuk dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 
MBKM Mandiri adalah kegiatan MBKM yang dijalankan secara mandiri dan berkelanjutan oleh perguruan tinggi. MBKM adalah inovasi yang dapat mendorong transformasi lembaga pendidikan tinggi menjadi lebih relevan dengan zaman. Dengan ekosistem merdeka belajar, lulusan yang dihasilkan diharapkan akan semakin relevan dengan dunia kerja dan karya.
 
MBKM dilaksanakan melalui sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yaitu Pertukaran Mahasiswa, Magang atau Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, Penelitian atau Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi atau Proyek Independen, KKN Tematik, dan Bela Negara.
 
Saat ini Tim Kerja MBKM di LLDikti IX tengah menggencarkan sosialisasi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa, serta melakukan bimbingan teknis agar perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan konsep MBKM Mandiri. Selain terjun sendiri melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, LLDikti IX juga berharap agar perguruan tinggi yang sudah melakukan MBKM Mandiri dapat membantu perguruan tinggi lainnya untuk melakukan hal serupa.
 
Salah satu strategi LLDikti IX adalah menempatkan diri sebagai payung yang memungkinkan dan memudahkan para pemangku kepentingan, yakni perguruan tinggi dan para mitra, untuk menjalin kerja sama. Mitra adalah organisasi publik, pemerintah, perusahaan, dan organisasi-organisasi lain yang bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menjalankan MBKM. Saat ini, LLDikti IX telah mendapat pendanaan sebesar Rp700 juta dari pemerintah dan menggunakannya untuk menjalin MoU dengan dunia industri dan pemerintah.
 
Muh. Tahir Hamzah menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka persiapan MBKM Mandiri di wilayah mereka. Pada bulan Februari-April silam, LLDikti IX telah melakukan sosialisasi kemitraan untuk memfasilitasi pertemuan antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dan swasta.
 
Pada Juni dan Juli, LLDikti IX akan melaksanakan pendampingan penyusunan buku panduan pelaksanaan MBKM Mandiri sehingga proses pelaksanaan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, LLDikti IX juga akan memberikan pendampingan kurikulum untuk menanamkan pemahaman kepada prodi agar mampu melakukan penyetaraan.
 
“Dalam MBKM ada sembilan BKP (Bentuk Kegiatan Pembelajaran) yang bisa dijalankan oleh perguruan tinggi dan prodi bersama mitra. Pemahaman akan BKP ini yang juga perlu terus disosialisasikan agar pada akhirnya teman-teman perguruan tinggi dan PT dapat melakukan penyesuaian dengan kurikulum masing-masing – mana yang bisa dimasukkan dalam mata kuliah wajib, dan mana yang pilihan,” jelas Tahir.
 
Selama Agustus-September mendatang LLDikti IX berencana melakukan lokakarya dan peluncuran MBKM Mandiri, sekaligus memberikan pendampingan teknis pelaksanaan dan teknis penyetaraan SKS. Andi menambahkan bahwa mereka berencana mengkoordinasikan pelaksanaan KKN Tematik dengan tema stunting, pencegahan perkawinan dini, pengembangan desa wisata, dan pengelolaan dana desa.
 
Selain merancang program MBKM Mandiri, LLDikti IX juga akan segera merumuskan instrumen-instrumen mengukur keberhasilan MBKM di wilayah mereka. LLDikti IX optimis di tahun 2024 akan semakin banyak perguruan tinggi untuk menjalankan MBKM Mandiri. (Tim LLDikti IX / Editor: Stephanie, Denty)

Kampus Merdeka Fair 2024 Serukan Mahasiswa Berkontribusi Membangun Daerah

/in , /by

Padang, Kemendikbudristek – Mahasiswa merupakan salah satu agen perubahan bangsa. Melalui program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna saat terjun di dunia nyata, namun juga membantu pembangunan di daerah.

Hal tersebut menjadi salah satu materi diskusi dalam Sharing Session Sektor Prioritas Daerah di acara Kampus Merdeka Fair (KM Fair) 2024 yang digelar di Universitas PGRI Sumatera Barat di Padang, Kamis (30/5). KM Fair 2024 merupakan titik temu antara para pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, mitra dunia usaha dunia industri, mahasiswa, dan lainnya.

Sharing Session Sektor Prioritas Daerah dihadiri oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Medi Iswandi; Walikota Solok, Zul Elfian Umar; Dewan Pakar MBKM LLDikti X, Elfindri; dan Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis Bank Nagari, Zilfa Efrizon. Pada sesi ini, para pemangku kebijakan di daerah berbagi cerita sekaligus aspirasi agar mahasiswa dapat mengikuti program MBKM serta mendukung dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Medi Iswandi membuka sesi diskusi dengan mengatakan bahwa kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat saat ini semakin membaik. Tahun 2024, IPM Sumatera Barat menempati peringkat tujuh nasional.

“Sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat adalah pertanian, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut merupakan peluang bagi mahasiswa setelah tamat berkuliah,” ungkapnya.

Medi menambahkan, mahasiswa perlu mengasah diri melalui program-program Kampus Merdeka serta berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah di daerah, seperti kemiskinan hingga stunting. Dari data statistik, Medi memaparkan bahwa saat ini ada 10 juta anak-anak dari gen Z yang menganggur. Menurutnya, terdapat kondisi di mana mereka di zaman kuliah tidak menghadapi tantangan yang hebat. Sehingga ketika tamat kuliah, bingung mau melakukan apa, tidak terasah jiwa entrepreneur-nya, dan hanya berpikir untuk menjadi pekerja, bukan menjadi pembuka lapangan kerja.

“Program Kampus Merdeka mampu memperkuat anak-anak gen Z untuk menerima tantangan ke depan. Program ini di satu sisi membantu pemerintah dan masyarakat, dan juga mampu menguatkan mahasiswa,” tambahnya.

Jika dilihat dari sisi perusahaan, Pimpinan Divisi Perencanaan Strategi Bank Nagari, Zilfa Efrizon mengungkapkan bahwa untuk memasuki lapangan kerja, mahasiswa perlu memiliki kompetensi, sehingga tahu apa yang harus dilakukan di dunia bisnis. “Salah satu upaya Bank Nagari adalah memberikan ruang untuk mahasiswa melakukan magang, sehingga mereka lebih mengenali dunia kerja, sekaligus melakukan riset di Bank Nagari,” ujarnya.

Menanggapi adanya peluang bagi mahasiswa untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Dewan Pakar MBKM LLDikti X, Elfindri menjelaskan bahwa ada dua tahap yang perlu dilakukan. Pertama adalah tahap persiapan yang melibatkan konsolidasi secara terintegrasi dan cepat dengan pemerintah daerah. Masing-masing pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi perlu menyampaikan minimal satu program unggulan kepada pihak Perguruan Tinggi, yang kemudian dirancang dalam bentuk program pengabdian masyarakat atau program Kampus Merdeka.

“Pada tahap awal, kita tidak bisa menjalankan Kampus Merdeka tanpa perencanaan yang bagus. Objektifnya harus dipahami semua pihak, apa yang mau berubah jika mengikuti Kampus Merdeka. Riset menunjukkan bahwa yang harus dihasilkan dari Kampus Merdeka adalah execution leadership. Banyak yang pintar, banyak yang jujur dengan soft skill bagus, tetapi bagaimana jika tidak ada yang mengeksekusi? Kampus Merdeka mampu menyiapkan anak-anak kita agar execution leadership terbangun,” tegas Elfindri.

Kemudian, Elfindri menuturkan bahwa dalam tahap eksekusi, perlu koordinasi terus-menerus dengan pihak Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. “Dosen dan mahasiswa perlu mendapat pembekalan, lalu mahasiswa dilatih agar bisa bekerja sama dengan pimpinan daerah. Dan selanjutnya, baru dilakukan monitoring dan evaluasi,” tuturnya.

Salah satu contoh tersebut, disampaikan oleh Walikota Solok, Zul Elfian Umar. Ia menyampaikan bahwa kehadiran mahasiswa merupakan hal penting untuk memberikan motivasi dan percepatan pembangunan dalam segala hal. Saat ini, Solok duduk di peringkat tujuh untuk Kota dengan Angka Kemiskinan Terendah di Indonesia. Zul menyebut, Solok sangat terbuka kepada mahasiswa yang ingin menjalankan KKN di kota mereka dan melakukan percepatan dalam hal UMKM, perdagangan, serta pertanian.

“Jika tidak ada yang menggerakkan, kita sangat kewalahan. Mahasiswa merupakan agen perubahan, untuk itu kami berharap adanya kolaborasi dan sinergi antara MBKM dengan pemerintah daerah,” imbuh Zul.

Sebagai walikota, Zul juga menambahkan bahwa masalah yang dihadapi saat ini berhubungan dengan BMT (Baitul Mal) yang berada di hampir 35 dari 70 masjid di kota Solok. BMT memiliki modal antara 25 hingga 200 juta, yang siap disalurkan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank untuk mendapat bantuan permodalan. Namun, Zul menekankan bahwa proses pendanaan ini berbahaya jika tidak dikelola secara profesional.

“Dengan MBKM, kita berharap ada mahasiswa dengan keahlian yang turun tangan dalam proyek tersebut, sehingga BMT dapat dikelola secara professional dan manfaatnya dapat terasa oleh masyarakat,” jelasnya.

Dalam sesi akhir diskusi, Medi menyebut bahwa jika masalah kemiskinan masih tersisa 0,41 persen (sekitar 23 ribu orang) di Sumatera Barat, sehingga membutuhkan solusi untuk membuat masyarakat agar lebih produktif. Kemudian, masalah stunting yang sebagian besarnya disebabkan oleh pola asuh dan perilaku, sehingga diharapkan teman-teman mahasiswa yang mengikuti MBKM dapat membantu penanganan stunting dalam bentuk sosialisasi.

Dari sudut pandang dunia bisnis, Zilfa berharap agar mahasiswa bisa menjadi engine untuk membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa perlu memiliki pola pikir yang inovatif, mampu mengembangkan suatu mutu yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, mampu bersinergi, berkomunikasi dengan pihak eksternal yang bisa memberikan feedback baik bagi perusahaan, serta bersikap amanah terhadap tanggung jawab yang diemban.

Hingga saat ini, baik pemerintah daerah maupun pemangku kebijakan industri memiliki banyak hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri, sehingga membutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan perguruan tinggi. Inilah yang menjadikan pemangku kepentingan daerah memandang MBKM sebagai salah satu solusi.

“Yang sangat diperlukan adalah supporting agencies di Perguruan Tinggi. Siapkan dosen agar mereka paham program-program unggulan di Pemerintah Daerah dan menjadikan program tersebut sebagai kegiatan mahasiswa. Selain itu, LLDikti perlu mempersiapkan diri, serta komunikasi dengan Pemerintah Daerah juga perlu dipermudah,” tutup Elfindri. (Tim MBKM / Editor: Destian, Denty)