Mendikti Saintek Pastikan Semua Perguruan Tinggi akan Miliki Satgas PPKS

/in , /by

Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan, semua perguruan tinggi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dipastikan akan memiliki satuan tugas (satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Tidak hanya itu, Menteri Satryo memastikan Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 yang sudah dirilis tahun lalu, terus dikawal untuk dijalankan dengan baik, Senin (17/2).

“Semua kampus harus memiliki satgas PPKS yang mumpuni. Kemendiktisaintek akan menjadi motor penggerak, sehingga ke depannya nanti pejabat yang dilantik wajib anti-korupsi, anti-narkoba, dan anti kekerasan seksual,” ungkap Menteri Satryo saat menerima tim Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

Sementara itu Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani berharap Kemdiktisaintek di bawah kepemimpinan Menteri Satryo berkenan memulai perubahan paradigma bahwa kampus yang berani melakukan pencegahan atas kekerasan seksual adalah kampus yang keren.

“Selama ini kampus merasa malu kalau ada peristiwa kekerasan seksual di kampusnya. Kami berharap Pak Menteri berkenan mengubah paradigma ini. Kampus yang keren adalah mampu yang mencegah terjadinya perundungan, diskriminasi dan kekerasan seksual di kampusnya,” kata Andy Yentriyani.

Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 adalah peraturan yang disusun tahun lalu, pada saat Kemdiktisaintek masih menyatu dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Kebudayaan dengan nomenkelatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peraturan ini mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ada pun sasarannya di antaranya warga kampus, pemimpin perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi.

Pada kesempatan serupa Wakil Menteri Kemdiktisaintek, Fauzan menyampaikan pencegahan kekerasan seksual diawali dengan sosialisasi di kampus-kampus, dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.

“Pelaku kekerasan seksual kami samakan dengan pelaku tindak kriminal. Sanksi berikutnya adalah kami panggil orangtua pelaku, kemudian pelaku dipulangkan dan jangan kuliah lagi,” demikian tegas Fauzan.

Turut hadir dalam pertemuan ini Dirjen Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Komisioner Komnas Perempuan, serta Staf Khusus Menteri Ellen Kumaat dan Sri Hartati.

Dalam kesempatannya Komnas Perempuan juga menyampaikan pihaknya sedang membangun Center of Peace dan bekerja sama dengan Universitas Pattimura. Gagasan pembangunan Center of Peace tersebut berawal dari kegelisahan para pihak dalam upaya merawat perdamaian yang berkelanjutan.

“Kemdiktisaintek pasti mendukung langkah-langkah Komnas Perempuan. Saya berharap kerja sama kita bisa berdampak bagi seluruh masyarakat, dengan kita awali melalui Perguruan Tinggi,” pungkas Menteri Satryo.

Wamendiktisaintek Sampaikan Pandangan Terkait Artificial Intelligence di Sekretariat ASEAN

/in /by

Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyampaikan pandangannya menyikapi maraknya perkembangan Artificial Intelligence khususnya di wilayah Asia Tenggara. Hal ini disampaikan Wamen Stella saat menghadiri kegiatan 1st Regional Policy Convening of AI Ready ASEAN yang mengusung tema Fostering the Opportunities of Safe, Secure and Trustworthy AI in the Region yang digelar di Hall Nusantara, Sekretariat ASEAN, Rabu (12/2).

Dalam sambutannya, Wamen Stella mendorong negara-negara ASEAN bijak dalam menyikapi maraknya perkembangan Artificial Intelligence. Menurut Wamen Stella, ASEAN sebaiknya mendesain kebijakan pendidikan yang menciptakan aspek kesiapan dan tanggung jawab (readiness and responsibility) dalam penggunaan Artificial Intelligence.

“Menyikapi perkembangan Artificial Intelligence, ASEAN perlu mendesain suatu kebijakan pendidikan yang terkait aspek kesiapan dan tanggung jawab dalam implementasi Artificial Intelligence,” ujar Wamen Stella.

Lebih lanjut Wamen Stella menjelaskan bahwa poin terpenting untuk membentuk aspek kesiapan dan tanggung jawab adalah literasi. Literasi dalam hal ini tidak hanya berarti seseorang mengetahui keberadaan AI semata, namun juga mencakup tiga hal antara lain mampu untuk menilai apakah suatu masalah dapat dipecahkan dengan AI atau harus dengan campur tangan manusia, menjelaskan dengan jelas mengapa AI tidak bisa digunakan untuk pemecahan masalah-masalah tertentu, dan bagaimana membuat rencana tertentu yang menggabungkan aspek AI dan manusia untuk memecahkan masalah.

“Pertama, seseorang yang siap akan AI harus menilai masalah seperti apa yang bisa dipecahkan secara tepat menggunakan AI atau masalah mana yang harus menggunakan input dari manusia. Kedua, orang dengan literasi AI harus mampu menjelaskan secara jelas mengapa AI tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Ketiga, dirinya mampu membuat rencana tertentu yang menggabungkan aspek AI dan manusia untuk memecahkan masalah,”  ujar Wamen Stella.

Penutup, Wamen Stella menyatakan bahwa Kemdiktisaintek mendukung berbagai inisiasi program yang dilakukan oleh ASEAN Foundation melalui AI Ready ASEAN ini. Wamen Stella berharap, dengan penggunaan AI secara massif dan bertanggung jawab di Indonesia mampu meningkatkan kemampuan civitas akademika dalam pendidikan tinggi Indonesia, serta membantu mempersiapkan talenta-talenta muda Indonesia, terutama di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) agar dapat lebih bersaing di masa depan.

1st Regional Policy Convening of AI Ready ASEAN merupakan acara tempat bergabungnya para pemangku kebijakan di wilayah ASEAN, termasuk pembuat kebijakan, praktisi AI (Artificial Intellegence/Kecerdasan Buatan), implementor di tingkat lokal, serta para perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN.

AI Ready ASEAN sendiri merupakan program tiga tahun yang didukung oleh Google.org yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan kaum muda, pendidik, dan orang tua dalam mempromosikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Program ini mencakup kampanye regional untuk menyoroti AI sebagai keterampilan yang penting untuk menyambut masa depan, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dasar terkait AI di kalangan yang lebih luas.

AI Ready ASEAN sendiri merupakan program tiga tahun yang didukung oleh Google.org yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan kaum muda, pendidik, dan orang tua dalam mempromosikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Program ini mencakup kampanye regional untuk menyoroti AI sebagai keterampilan yang penting untuk menyambut masa depan, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dasar terkait AI di kalangan yang lebih luas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, AI Ready ASEAN berfokus pada lima kegiatan utama: peningkatan kapasitas para pelatih, pelatihan secara mendalam, melakukan kampanye regional AI Ready ASEAN, melaksanakan pertemuan di tingkat nasional dan regional, serta melaksanakan penelitian berskala regional tentang AI. Kegiatan-kegiatan tersebut saat ini sedang berjalan, dengan platform e-learning sebagai langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan aksesibilitas literasi AI untuk semua warga negara ASEAN.

Melalui kegiatan-kegiatan ini, ASEAN Foundation mengharapkan setidaknya 5.500.000 anak muda, pendidik, dan orang tua mengetahui dan mengenal AI dan 800.000 orang mampu memperdayakan AI dengan pelatihan tingkat lanjut.

Pada kesempatan tersebut hadir pula Putri Alam, Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik (Director of Government Affairs and Public Policy) Google Indonesia,  Bovonethat Douangchak selaku Ketua Dewan Pengawas ASEAN Foundation, dan Piti Srisangnam sebagai Executive Director ASEAN Foundation.

Mendiktisaintek Dukung Keterbukaan Publik di Lingkup Kementerian/Lembaga Serta Perguruan Tinggi

/in /by

Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendukung penuh keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian dan Lembaga (K/L) serta di perguruan tinggi.

Dukungan tersebut disampaikan Menteri Satryo ketika menerima Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro hari ini Rabu (12/2). Ketua KIP Donny menyatakan telah mengirimkan surat ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk mendapatkan berbagai konfirmasi.

“Bisa tolong dicek kembali surat yang sudah dikirim apakah memang sudah diterima. Kalau belum ada respons, dapat informasikan ke kami, segera kami tindaklanjuti,” kata Menteri Satryo.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komite Informasi Publik (KIP) Donny Yoesgiantoro menjelaskan masih ada lembaga, termasuk perguruan tinggi yang belum memenuhi standar keterbukaan informasi publik. “Setelah bertemu dengan Menteri Satryo, besar harapan kami keterbukaan informasi ini sudah bisa kita bereskan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Satryo memastikan akan menindaklanjuti apa saja yang menjadi tugas dan fungsi KIP. “Kementerian senang bekerja sama untuk mendukung target KIP. Bagian yang menjadi tugas kami nantinya akan kami penuhi,” pungkas Menteri Satryo.

Terima Laporan BKN, Mendiktisaintek: ASN Yang Tugas Belajar Bisa Tetap Naik Pangkat

/in /by

Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, menerima laporan dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakrulloh. Selain memaparkan laporannya, Kepala BKN mengharapkan arahan dari Mendiktisaintek terkait kepangkatan ASN yang sedang tugas belajar, Senin (10/02).

Menanggapi laporan Kepala BKN Zudan, Mendiktisaintek menegaskan bahwa yang perlu dipahami ASN adalah ASN bekerja kemudian menyempurnakannya dengan belajar lagi di Kampus.

Dengan adanya nomenklatur baru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kepala BKN Zudan juga melaporkan bahwa sampai saat ini sistem untuk kenaikan pangkat dosen tetap dibuka.

“Sistem untuk kenaikan pangkat dosen tidak kami tutup, tetap terbuka melalui Biro SDM kami, sambil menunggu peralihan nomenkelatur Kemdiktisaintek,” ungkap Zudan.

Selanjutnya, Kepala BKN Zudan memberikan usulan kepada Menteri Satryo agar ASN yang melaksanakan izin belajar dapat melakukan kegiatan perkuliahan melalui daring, tidak lagi diwajibkan datang ke Kampus.

“Kekhawatiran kami, kalau para ASN yang izin belajar ini harus ke kampus, justru menjadi penghambat bagi mereka, terutama para ASN yang di kota atau kabupatennya tidak tersedia tempat belajar yang memadai. Tujuannya supaya mereka bisa tetap bekerja sambil belajar, efisiensi waktu, dan mendapatkan ilmu yang optimal,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendiktisaintek mempersilakan dan Kemdiktisaintek tidak berkeberatan jika kebijakan tersebut bisa diterapkan oleh perguruan tinggi.

“Untuk ASN izin belajar, kalau ada kampus yang berminat menyediakan kegiatan belajar mengajar melalui daring secara penuh, dipersilakan. Kemdiktisaintek tidak keberatan selama perguruan tingginya bertanggung jawab, bisa mengajar, bisa belajar dan di waktu tertentu bisa menambah pengetahuan lainnya, ini yang terpenting,” tegas Menteri Satryo.

Menutup pertemuan ini, Menteri Satryo merespon terkait kepangkatan ASN. “Seharusnya pegawai yang sedang melakukan tugas belajar ini tetap harus bisa naik pangkat, akan terbuang waktu mereka kalau kenaikan pangkatnya justru terhambat oleh tugas belajar,” pungkasnya.

Wamendiktisaintek Dorong Talenta Unggul untuk Wujudkan Ekonomi Hijau

/in /by

Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mendorong pembentukan talenta-talenta unggul untuk mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Hal ini disampaikan Wamen Stella saat hadir sebagai pembicara dalam acara IBC Business Talk, A Close-Door Discussion on Unlocking Talent For A Green Economic: Equipping Indonesia Workforce  yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Council (IBC), Rabu (5/2).

Wamen Stella menjelaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan visi nett zero emission (NZE) pada 2060. Untuk itu di masa trasnsisi ini Indonesia perlu membentuk talenta-talenta unggul untuk mewujudkan ekonomi hijau. “Indonesia memiliki ambisi besar dalam mewujudkan ekonomi hijau dengan nett zero emission. Indonesia perlu mempunyai cukup talenta untuk mendukung visi itu”, ungkap Stella.

Lebih lanjut Wamen Stella menjelaskan bahwa pemerintah akan mengadaptasi kurikulum, mengajarkan vokasi, dan penyelarasan program perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, Wamen Stella melihat perguruan tinggi merupakan pendorong pembentukan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pembudayaan mindset riset, dan pendidikan vokasi berbasis kerja. Hal ini berperan dalam mendukung perkembangan inovasi, penyerapan teknologi, dan hubungan dengan industri.

“Universitas sebagai pendorong penelitian primer ini memiliki peranan dalam mendorong pertumbuhan research mindset, pendidikan vokasi berbasis kerja berperan mendukung spesifikasi dan SDM yang adaptif. Hal ini dapat mendukung perkembangan inovasi, penyerapan teknologi, dan hubungan dengan industri,” tutur Stella.

Selain itu, Wamen Stella berpendapat bahwa talenta tidak hanya dibentuk melalui perguruan tinggi, namun juga dapat dibentuk melalui ekosistem industri. Bisnis dan investor memegang peranan penting dalam membentuk SDM. Untuk itu diperlukan kebijakan insentif industri sebagai pendorong terjalinnya kolaborasi antara dunia industri dan akademis.

Berkaca dari fenomena pertumbuhan perusahaan rintisan (startup), Indonesia berusaha memastikan tidak akan kekurangan talenta unggul untuk menopang terwujudnya ekonomi hijau. Hal ini akan diupayakan dengan berbagai skema antara lain penerapan riset untuk menghasilkan inovasi untuk industri, pengawasan dari tren bidang industri untuk melakukan berbagai integrasi, penyerapan teknologi, dan peningkatan hubungan industri dengan perguruan tinggi.

Sementara itu, Chief Operating Officer Indonesia Business Council (COO IBC), William Sabandar menambahkan bahwa tidak ada suatu negara yang dapat berkembang tanpa adanya inovasi. Inovasi adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan negara yang maju. “Tentang inovasi, tidak ada negara yang dapat maju tanpa adanya inovasi,” tutup William. 

Wamen Stella Christie Ungkap Peran Strategis Pendidikan Vokasi dalam Mendukung Ekonomi Indonesia

/in , /by

Yogyakarta – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengungkapkan pentingnya pendidikan vokasi dalam menciptakan inovasi dan mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mendukung empat kinerja utama pemerintahan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Keempat kinerja utama tersebut antara lain penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, ketahanan pangan dan energi, serta terobosan teknologi.

“Pendidikan vokasi tidak boleh lagi dipandang sebagai kelas kedua. Justru di banyak negara maju seperti Jerman, Swiss, dan Belanda, pendidikan vokasi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi,” ungkap Wamen Stella dalam Dialog Pengembangan Pendidikan Tinggi Vokasi: Kolaborasi Strategis Menuju Indonesia Emas 2045, di Ballroom Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, pada Selasa (4/2).

Ia juga menjelaskan bahwa perubahan struktur kementerian yang kini mencakup pendidikan tinggi, sains, dan teknologi bertujuan untuk mendorong ekosistem inovasi yang lebih inklusif. Dengan tidak adanya pemisahan antara pendidikan akademik dan vokasi, diharapkan kolaborasi lintas sektor semakin kuat.

Dalam diskusi mengenai riset, Stella menegaskan bahwa baik riset terapan maupun riset fundamental memiliki peran penting dalam inovasi teknologi. Ia mencontohkan bagaimana riset fundamental telah berkontribusi dalam pengembangan teknologi GPS dan vaksin COVID-19. Sementara riset terapan memiliki dampak ekonomi yang lebih cepat, terutama bagi dunia usaha dan industri.

“Kami di Kementerian Diktisaintek akan terus mendukung riset-riset di pendidikan vokasi dan politeknik. Program seperti Mitras DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) telah membuktikan bahwa investasi di riset vokasi memberikan return of investment yang tinggi,” jelasnya.

Di akhir paparannya, Stella menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pendidikan vokasi dan membangun ekosistem yang kondusif bagi inovasi sains dan teknologi. Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia mampu bersaing di tingkat global dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kemdiktisaintek

/in , /by

Jakarta, 4 Februari 2025 – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar pelantikan pejabat struktural, Rektor PTN, dan Kepala LLDikti di lingkungan Kemdiktisaintek. Bertempat di Graha Kemdiktisaintek, Gedung D Kemdiktisaintek, Jakarta pada Selasa (4/2), pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Pejabat yang dilantik terdiri dari 5 Staf Khusus Menteri, 1 Penasehat Khusus Menteri, 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 23 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 22 Pejabat Pengawas (Eselon IV). Pada kesempatan yang sama, Mendiktisaintek juga melantik Rektor Universitas Negeri Manado Periode 2025–2030 dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV.

Dalam sambutannya, Mendiktisaintek menekankan bahwa dalam menjalankan tugas jabatan, setiap pejabat harus menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. 

Setiap pejabat juga disumpah untuk selalu menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Saya yakin, dengan pengalaman, integritas, kompetensi yang dimiliki, Saudara-saudara akan menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,” imbuh Menteri Satryo. 

Menutup sambutannya, Menteri Satryo menyampaikan bahwa acara ini bukan sekadar formalitas, namun sebuah amanah yang mengandung tanggung besar untuk menjalankan peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, 8 Program Hasil Terbaik Cepat, dan 17 Program Prioritas. 

Menteri Satryo mengingatkan Kemdiktisaintek setidaknya memiliki tiga dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Pertama, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, dan pendidikan. Terakhir, melanjutkan hilirisasi dan sosialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pembukaan Pendaftaran KIP Kuliah 2025: Pemerintah Perkuat Komitmen Akses Pendidikan Tinggi yang Merata

/in , /by

Jakarta-Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) secara resmi membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025, Selasa (4/2).

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berdaya saing global merupakan prioritas pemerintah ke depan dalam visi Asta Cita Presiden-Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

“Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang inovatif, adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman,” tegas Menteri Satryo.

Saat ini, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia masih berada di angka 32%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak muda Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan tinggi, salah satunya karena keterbatasan ekonomi. Melalui KIP Kuliah, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan APK tersebut dibarengi dengan mutu yang baik.

“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berkomitmen untuk mendukung anak-anak Indonesia yang punya potensi pintar yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Dengan adanya KIP Kuliah, Kemdiktisaintek berupaya meningkatkan akses ke perguruan tinggi untuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Menteri Satryo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang menjelaskan bahwa Program KIP Kuliah didesain tidak hanya membantu biaya pendidikan, namun juga memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa penerima manfaat. Sejak 2020, tercatat penerima manfaat KIP Kuliah lebih dari 1,1 juta mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan setiap tahun rata-rata 200.000 mahasiswa baru menerima manfaat KIP Kuliah.

“Program KIP Kuliah sejak 2020 telah mendanai pendidikan lebih dari 1,1 juta mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Setiap tahun, rata-rata 200.000 mahasiswa baru menerima manfaat dari program ini,” ujar Togar.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, Henry Tambunan menjelaskan bahwa Kemdiktisaintek berkomitmen meningkatkan manfaat dan layanan program KIP Kuliah berupa jaminan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup yang diterima penerima manfaat secara tepat sasaran. Di tahun 2025, Kemdiktisaintek kembali meluncurkan KIP Kuliah dengan kebijakan baru terkait penguatan prioritas penerima KIP Kuliah untuk PTN dan PTS untuk dapat kuliah pada program studi unggulan di Perguruan Tinggi terbaik baik PTN maupun PTS di seluruh Indonesia.

“Pengembangan program KIP Kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima agar sekaligus meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial bagi mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk berkuliah,” jelas Henry.

Persyaratan dan Cara Pendaftaran

Pendaftaran calon penerima KIP Kuliah tahun 2025 dapat dilakukan oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus tahun 2025, 2024 dan 2023. Untuk menerima KIP Kuliah, lulusan SMA sederajat harus telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi baik melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), maupun Seleksi Mandiri Perguruan Tinggi pada Program Studi yang terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi.

Syarat pendaftaran dan proses penerimaan KIP Kuliah di tahun 2025 telah dipersiapkan dengan lebih baik, dengan memprioritaskan calon penerima dari keluarga tidak mampu yang memenuhi syarat ekonomi sebagai berikut:
1. Pemegang atau pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah;
2. Dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial seperti mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
3. Dari keluarga yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; atau
4. Mahasiswa dari panti sosial/ panti asuhan.

Calon penerima yang tidak memenuhi salah satu dari keempat syarat ekonomi di atas dapat tetap mendaftar selama memenuhi persyaratan miskin/ rentan miskin sesuai dengan ketentuan dengan menyerahkan bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000 setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000 serta bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang valid dan resmi.

Semua calon penerima KIP Kuliah wajib memiliki akun pendaftaran KIP Kuliah. Calon penerima yang ingin mendaftar KIP Kuliah 2025, dapat mengakses laman resmi KIP Kuliah yaitu https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id dan mencermati persyaratan, jadwal dan mengikuti tahapan pendaftaran yang telah ditentukan. Untuk pendaftaran akun di laman resmi KIP Kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai berikut:
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman Nomor Pendaftaran dan Kode Akses setelah sistem KIP Kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN.

Dengan dibukanya pendaftaran KIP Kuliah 2025, diharapkan semakin banyak generasi muda Indonesia yang dapat menempuh pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Sosialisasi Perkembangan Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen ASN

/in , /by

Jakarta, 31 Januari 2025 – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah mengadakan acara sosialisasi mengenai perkembangan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Acara ini dihadiri oleh para pimpinan PTN dan kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), serta dimoderatori oleh Bhimo Widyo Andoko selaku Plt. Kepala Biro SDM.

Acara yang dibuka dengan sambutan dari Dirjen Dikti, Prof. Khairul Munadi, menekankan bahwa Tukin merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dosen dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Beliau menjelaskan kompleksitas regulasi yang mengatur pemberian Tukin dan pentingnya pemimpin perguruan tinggi dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada para dosen.

Khairul juga menguraikan perkembangan anggaran Tukin untuk tahun 2025 yang diusulkan melalui tiga (3) skema: opsi cukup sebesar Rp2,8 triliun, opsi moderat Rp3,6 triliun, dan opsi lengkap Rp8,0 triliun. Ketua Banggar DPR menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun pada tanggal 23 Januari 2025. Anggaran ini ditujukan kepada Dosen ASN PTN Satker, PTN BLU yang belum menjalankan remunerasi, dan ASN yang ditugaskan di LLDIKTI, yang berjumlah 33.957 dosen.

Pemaparan dilanjutkan oleh Prof. Johannes Gunawan, selaku Tim Ahli Menteri, yang menjelaskan proses birokrasi pemberian Tukin, termasuk tahapan usulan kelas jabatan dosen ke Menpan RB dan pengajuan anggaran ke Menteri Keuangan. Proses birokrasi yang seharusnya dilakukan dalam pemberian Tukin Dosen ASN sebagai berikut: (a) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi mengusulkan Kelas Jabatan Dosen ASN kepada Menpan RB; (b) Menpan RB menerbitkan surat persetujuan tentang Kelas Jabatan Dosen ASN; (c) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi meminta persetujuan tentang Besaran Tukin Dosen ASN kepada Menteri Keuangan; (d) Setelah diperoleh persetujuan Menteri Keuangan, disusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tukin Dosen ASN; dan (e) Berdasarkan Perpres tentang Tukin Dosen ASN sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tukin Dosen ASN di lingkungan Kementerian yang dipimpinnya.

Dengan disetujuinya anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk tahun 2025, merupakan suatu bukti komitmen nyata dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dosen. Ini adalah langkah positif yang harus didukung oleh semua pihak terkait untuk memastikan implementasi yang transparan dan akuntabel. Dukungan semua pihak terhadap kesejahteraan dosen sangat penting dan diperkuat dengan kolaborasi antara semua pihak terkait untuk memastikan bahwa prosedur pencairan tukin yang berbasis pada kinerja dan kontribusi terhadap institusi dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Sesi tanya jawab memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendalami isu-isu terkait Tukin. Johannes menegaskan bahwa pencairan Tukin untuk tahun 2025 sudah dalam jalur yang tepat dan diharapkan dapat segera direalisasikan. Kemdiktisaintek berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dosen tetap memenuhi proses birokrasi yang semestinya. Acara ditutup dengan harapan agar sosialisasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk memastikan pemahaman yang tepat di kalangan dosen mengenai kebijakan ini.

Mendiktisaintek Buka Peluang bagi UMKM untuk Berkiprah melalui Pendidikan Tinggi

/in , /by

Jakarta-Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro menyambut baik kolaborasi kementerian yang dipimpinnya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Jumat (31/1).

Hal ini disampaikan saat Menteri Satryo memberikan keynote speech dalam acara ulang tahun APINDO ke-73 dengan tajuk “Tumbuh Bersama Berdaya Bersama.”

APINDO saat ini memiliki program yang disebut APINDO UMKM Merdeka (AUM) dan menjadi payung dari Program APINDO UMKM Akademi.

“Program AUM ini, merupakan wujud kolaborasi antara APINDO dengan Kemdiktisaintek dan bermakna penting untuk mendukung transformasi UMKM,” jelas Menteri Satryo.

Selama ini, AUM menunjukkan bahwa APINDO cukup berkontribusi dalam pembangunan negara dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

“Kita lihat beberapa bidang di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis, UMKM yang berkembang seperti yang kita lihat di negara-negara lain, bisa kita tiru. Bagaimana mereka menuju ke arah semakin baik, maju dan berkembang dari sebelumnya merupakan UMKM,” ungkap Mendiktisaintek.

Menteri Satryo menegaskan perlu dibuka peluang lebih lebar untuk UMKM bisa berkiprah.

“AUM ini bisa menjadi jalan untuk pendidikan tinggi membuka peluang lebih besar lagi untuk masyarakat yang bergelut di bidang UMKM. Silakan dilanjutkan, selama program ini memang bermanfaat. Menurut Saya kampus-kampus yang fokus pada program UMKM, harus memiliki keunikan. Kurikulum silakan disesuaikan dengan kebutuhan, harus memiliki pembeda dengan pendidikan tinggi lainnya,” kata Menteri Satryo.

Ketua Bidang UMKM APINDO, Ronald Wala menyatakan harapannya untuk dapat mengembangkan sebuah ekosistem UKM berdasarkan stakeholders pentaheliks.

“Kita tentunya percaya pada stakeholders, antara lain para pengusaha, pemerintah, dan akademisi. Sumber atau driver dari program pentaheliks ekosistem APINDO yang kami jalankan saat ini adalah para akademisi, jadi kami bekerja sama dengan universitas-universitas yang kurang lebih ada 4.000 di Indonesia,” ungkap Ronald.

Menutup pertemuan, Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani menyatakan bahwa pendidikan tinggi sangat erat kaitannya dengan UMKM.

“Pendidikan riset dan teknologi adalah bagian penting dari ekonomi, oleh karena itu kita semua di sini harus bekerja sama,” harap Shinta.