SEMINAR “NETRALITAS BIROKRASI DALAM POLITIK LOKAL” HADIRKAN PAKAR POLITIK UGM DAN UNDIP

Tugas pokok dan fungsi birokrasi sebagai aktor pelayanan masyarakat yang netral, adil dan apolitis saat ini masih dipertanyakan.
Realitasnya birokrasi menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi 

birokrasi yang bukan merupakan kekuatan politik ini seharusnya dibebaskan dari pengaruh, dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik yang sewaktu-waktu bisa masuk birokrasi. Dalam hal seperti ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral, tidak memihak dan objektif. 

Demikian inti persoalan yang dikemukakan dalam Seminar Nasional bertajuk "Netralitas Birokrasi Dalam Politik Lokal", yang digelar di Auditorium Untidar, Selasa 19 Mei 2015. Seminar ini menghadirkan 2 pembicara, yaitu Budi Setiono, S.Sos.,M.Pol.Admin.,Ph.D ( Sekretaris Program Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro ) dan Dr. Samudro Wibowo, M.Sc Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Acara inidihadiri oleh Perwakilan dari beberapa perguruan tinggi di Magelang, kalangan politisi dan birokrat, dosen serta mahasiswa Untidar. 

"Reformasi birokrasi di Indonesia berjalan lambat, Kurang responsif dengan dinamika perkembangan jaman. Sistem hukum dan administrasi masih menggunakan sistem kontinental, padahal di banyak negara sistem birokrasi saat ini banyak menggunakan sistem Anglo Saxon dan Commonwealth" jelas Budi Setiono PhD. 
"Agar tercipta netralitas birokrasi, seharusnya birokrasi yang dibentuk sepenuhnya memihak pada rakyat, bukannya tunduk pada penguasa. Birokrasi harus tunduk pada hukum dan aturan dan harus independen. Pers, ombudsman dan element lain harus selalu berperan aktif menjalankan fungsi kontrol pelaksanaan birokrasi" tambah Dr Samudro Wibowo. 

Seminar yang dimoderatori Hendrarto, M.Si ( Dosen FISIP Untidar ) ini berakhir pukul 12.00. Dilanjutkan dengan acara Diskusi antara Dosen dan Mahasiswa FISIP Untidar.