BAHAS SISTEM PELAPORAN KEUANGAN, KOMNAS HAM AJAK DISKUSI UNTIDAR

Tim Evaluasi dan Pelaporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengunjungi Universitas Tidar untuk mempelajari dan berdiskusi tentang sistem pelaporan keuangan, Kamis (02/11).

“Kami ingin berdiskusi tentang sistem keuangan di kampus ini (UNTIDAR) khususnya bagaimana tim keuangan memonitoring, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan dan anggaran,” kata Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan, Delsy Nike.

Bersama 4 rekannya, Yeni Ernawati (Penyusun Monitoring dan Evaluasi), Ardhan Irfan, Andreas dan Firdiansyah membahas sistem pelaporan dan evaluasi lingkungan di lingkungan kerja masing-masing.

Diskusi diawali dengan pemaparan sistem pelaporan keuangan di lingkungan Komnas Ham lalu kemudian dilanjutkan pemaparan dari UNTIDAR. “Pelaporan keuangan kita menggunakan sistem dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang disebut SIMonev. Selain itu kami juga membangun sistem keuangan tersendiri yaitu SIPAKU,” jelas Kabag Keuangan, Drs. Didik Sinung Hariyadi, M.M.

SIMonev adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah unit organisasi di lingkungan Kemenristekdikti dalam menetapkan dan melaporkan berbagai capaian target kinerja, anggaran, serta rencana pengadaan yang telah disusun. Sedangkan SIPAKU (Sistem Informasi dan Penganggaran Keuangan) adalah sistem lokal yang dikembangkan UPT TIK UNTIDAR untuk mempermudah bagian keuangan dalam pelaporan keuangan, monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran sebelum diinput ke SIMonev.

“Di lingkungan Kemristekdikti, setiap kegiatan dalam setahun sudah direncanakan terlebih dahulu. Kami merencanakannya dan menuangkannya dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang diserahkan ke Kementrian. PK ini merupakan turunan dari Rencana Strategis 4 tahunan,” tambah Didik.

Sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, semua lembaga pemerintahan wajib melaporkan keuangannya melalui sistem SMART. Khusus di lingkungan Kemenristekdikti menggunakan SIMonev untuk pelaporan output, kinerja, pengadaan barang jasa sehingga lebih komplit. “Desainnya lebih simple dan lebih lengkap sehingga memudahkan monitoring. Sedangkan kami di Komnas Ham masih harus mengisi beberapa laporan secara manual,” ujar Delsy.

Harapannya dengan diskusi ini baik Komnas Ham maupun UNTIDAR mampu mengembangkan sistem pelaporan keuangan masing-masing. Tentunya masing-maisng sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa dijadikan evaluasi untuk memajukan sistem masing-masing kedepannya. (DN)