Rektor UTM: Pengalihan Kewenangan Kurangi Politisasi Guru

Rektor Universitas Tidar Magelang Cahyo Yusuf mengemukakan pengalihan kewenangan urusan guru dari pemerintah kabupaten dan kota ke provinsi bermanfaat mengurangi politisasi terhadap guru di daerah.

“Paling tidak bisa mengurangi politisasi guru di daerah,” katanya di Magelang, Minggu.

Ia mengemukakan ikhwal itu terkait dengan rencana pemerintah mengalihkan kewenangan urusan guru dari pemkab atau pemkot ke pemprov.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri sedang menganalisa mengenai pengalihan kewenangan urusan guru di Indonesia.

Ia mengemukakan, dunia pendidikan termasuk guru harus steril dari berbagai kepentingan sesaat termasuk kepentingan politik praktis.

“Memang tidak pernah dinyatakan, tetapi hal itu terdengar dan ada masukan,” katanya.

Ia mengharapkan, kebijakan pengalihan kewenangan urusan guru itu makin memajukan dunia pendidikan Indonesia.

Selain itu, katanya, pengalihan kewenangan itu mendorong guru makin berkompeten dalam dunia pendidikan.

Ia mengemukakan, pengelolaan terhadap dunia pendidikan harus secara objektif, untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada anak didik.