Archive for category: Kepegawaian

Tingkatkan Pelayanan Publik, UNTIDAR Gelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Universitas Tidar menyelenggarakan sosialisasi bertajuk “Sosialisasi Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Universitas Tidar”, Selasa (30/1) di Gedung dr. H. R Suparsono. Sosialisasi menghadirkan dua analis Ditjen Diktiristek, yakni Mohamad Ali Akbar dan Alexsander Ari Ade Saputro.

Rektor Universitas Tidar, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. mengapresiasi respons yang cepat dari fakultas-fakultas di UNTIDAR dalam membentuk tim zona integritas. Sebelumnya, fakultas teknik UNTIDAR sudah membangun zona integritas sejak tahun 2021. Prof. Sugiyarto, M.Si. berharap langkah baik ini dapat dilanjutkan dengan gerakan yang progresif.

“Saya rasa semangat birokrasi ini kembali satu pada nilai-nilai TIDAR, kita menjadi orang yg tangguh, integratif, dedikatif, aktif, dan responsif. Untuk itu, sehebat apapun cita-cita kita, tidak akan tercapai kalau birokrasinya nggak jelas,” tuturnya.

Ketua Tim Reformasi Birokrasi UNTIDAR, Among Wiwoho, S.E., M.M. menyampaikan, banyak perubahan yang bisa diharapkan, khususnya menyangkut kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Reformasi birokrasi di UNTIDAR kita awali dari tahun 2020 meliputi penguatan delapan area, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana,  penataan sistem manajemen SDM aparatur, sistem akuntabilitas, sistem pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi UNTIDAR, Sulistyaningrum, S.E. menambahkan, reformasi birokrasi bertujuan melakukan perubahan pengelolaan pemerintahan yang berdampak secara langsung pada pelayanan masyarakat.

“Tujuan sosialisasi hari ini menambah wawasan bagi teman-teman kita yang tergabung dalam tim reformasi birokrasi dan tentunya untuk menyamakan persepsi untuk semua tim zona integritas di semua fakultas di UNTIDAR,” jelasnya.

Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek RI, Mohamad Ali Akbar selaku pemateri menuturkan, untuk melakukan perubahan, pasti akan ada resistensi sehingga, untuk mempercepat reformasi birokrasi perlu melakukan zona integritas di seluruh fakultas.

“Sebenarnya keduanya sama-sama melakukan perubahan, tapi perbedaannya, yang pertama dari reformasi birokrasi, outputnya berupa indeks. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan penilaian reformasi birokrasi, kita dapat indeks. Tapi, kalau output zona integritas ada dua, yang pertama adalah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang kedua predikat Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM),” jelasnya.

Usai sosialisasi, diharapkan semua tim reformasi birokrasi dan zona integritas dapat mengimplementasikan kiat-kiat yang dibagikan untuk meningkatkan pelayanan publik UNTIDAR.

Penulis : Kerin

Editor : Isaka

Universitas Tidar mendapatkan penghargaan sebagai Perguruan Tinggi Terbaik dalam Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023, Kamis (12/10).

Foto : Tim Hukum UNTIDAR

Penghargaan ini merupakan penghargaan kedua yang diperoleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) setelah sebelumnya mendapat penghargaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perguruan Tinggi Integrasi dalam Wadah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jawa Tengah pada Juni lalu.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. kepada Rektor UNTIDAR, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. yang didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum (BPKU) Among Wiwoho, S.E.,M.M.

Foto : Tim Hukum UNTIDAR

“Selamat atas prestasi JDIH UNTIDAR, semoga selalu tetap semangat berkarya, berkontribusi nyata dalam kinerja selalu berinovasi untuk wujudkan prestasi, UNTIDAR unggul dalam kewirausahaan,” tutur Prof. Sugiyarto.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Hukum dan HAM menyampaikan pentingnya keterbukaan akses pada peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat menerima informasi secara utuh.

“Dalam sudut pandang hukum, keterbukaan akses pada peraturan perundang-undangan dan semua dokumen dan informasi pendukung dan implementasinya sangat penting, sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak setengah-setengah, dalam hal ini saya mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang telah mendorong terdokumentasikannya dokumen-dokumen hukum, saya tetap berharap komitmen pengelolaan JDIH tetap dilakukan dengan seoptimal mungkin,” ujarnya.

Foto : Tim Hukum UNTIDAR

Penghargaan yang diperoleh JDIH UNTIDAR merupakan bentuk apresiasi kepada pengelola, sehingga capaian ini dapat semakin memantapkan komitmen dan usaha Untidar dalam memberikan layanan keterbukaan informasi dalam bentuk dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat secara mudah, cepat, akurat.

Pada kegiatan nasional yang mengusung tema ‘Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital ini, UNTIDAR merupakan 1 dari 57 Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2023. Dimana 50 di antaranya adalah anggota eksternal, dan 7 lainnya merupakan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Penulis : Yogi Prayogo, Rasyid Wicaksono

Editor : Humas UNTIDAR